MASAPNEWS — Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Gunung Mas.
“Dalam rancangan perubahan tersebut, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,108 triliun, sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp1,135 triliun. Dengan komposisi tersebut, APBD Kabupaten Gunung Mas mengalami defisit sebesar Rp27,468 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah dengan nilai yang sama,” ucap Bupati Jaya S Monong dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin (25/8/2026).
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menjelaskan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi merupakan langkah korektif terhadap perkembangan kondisi ekonomi, kebutuhan belanja daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Perubahan APBD secara keseluruhan perlu dilakukan sebagai sebuah tindakan korektif, yang bercermin pada kondisi riil pendapatan, kebutuhan belanja, dan pembiayaan yang ada.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp1,085 triliun menjadi Rp1,108 triliun. Artinya, terdapat tambahan pendapatan sebesar Rp22,322 miliar atau meningkat 2,05 persen dibandingkan target awal.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan tetap ditargetkan sebesar Rp113,699 miliar. Namun, terdapat perubahan komposisi di dalamnya.
Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat cukup signifikan, dari Rp5,139 miliar menjadi Rp7,610 miliar, atau bertambah Rp2,471 miliar (48,09 persen).
Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dengan nilai yang sama, dari Rp7,152 miliar menjadi Rp4,681 miliar.
Pada sektor pendapatan transfer, pemerintah daerah menargetkan peningkatan dari Rp964,975 miliar menjadi Rp970,825 miliar, atau bertambah sekitar Rp5,849 miliar.
Peningkatan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah yang naik dari Rp40,833 miliar menjadi Rp46,683 miliar, atau meningkat 14,33 persen.
Selain itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah melonjak dari Rp7,2 miliar menjadi Rp23,672 miliar, atau meningkat 228,09 persen.
Salah satu tambahan pendapatan yang menjadi perhatian adalah penghargaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Gunung Mas atas capaian kinerja pengendalian inflasi daerah.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.6.9-765 Tahun 2026, Kabupaten Gunung Mas ditetapkan sebagai daerah dengan Pengendalian Inflasi Daerah terbaik II tingkat kabupaten, sehingga memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp2 miliar.
Selain itu, Kabupaten Gunung Mas juga menerima penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) sebesar Rp11,459 miliar. Tambahan tersebut dinilai dapat memperkuat kapasitas fiskal dan kas daerah, terutama untuk memenuhi kewajiban belanja daerah yang belum terselesaikan.
Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, perubahan APBD Gunung Mas justru memberikan ruang lebih besar untuk belanja modal.
Total belanja daerah meningkat dari Rp1,128 triliun menjadi Rp1,135 triliun, atau bertambah Rp7,496 miliar (0,66 persen).
Belanja modal meningkat drastis dari Rp65,635 miliar menjadi Rp101,837 miliar. Dengan demikian, terjadi penambahan sekitar Rp36,202 miliar atau 55,16 persen.
Kenaikan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperkuat belanja pembangunan yang menghasilkan aset dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebaliknya, belanja operasi justru dikurangi dari Rp896,302 miliar menjadi Rp872,632 miliar, atau turun sekitar Rp23,670 miliar (2,64 persen).
Belanja tidak terduga juga mengalami penurunan dari Rp6,595 miliar menjadi Rp1,560 miliar, atau berkurang sekitar 76,34 persen. Sementara belanja transfer tetap berada di angka Rp159,636 miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah mengalami penyesuaian cukup besar. Jika sebelumnya ditargetkan Rp42,294 miliar, setelah perubahan menjadi Rp27,468 miliar, atau turun Rp14,825 miliar (35,05 persen).
Penerimaan pembiayaan tersebut sepenuhnya merupakan penyesuaian terhadap nilai SiLPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Dengan demikian, defisit APBD sebesar Rp27,468 miliar dapat ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama,” tandasnya. (gcm/mn-3)
