MASAPNEWS – Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Jaya S Monong menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.
“Perlu saya sampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dihadapkan pada berbagai tantangan, baik akibat ketidakpastian dan resiko global masih tinggi, dinamika geopolitik, perang dagang, maupun fluktuasi harga komoditas dunia,” ucapnya saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin, 16 November 2026.
Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi perdagangan, investasi, penerimaan negara, serta pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya daerah yang masih bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan.
Bagi Kabupaten Gunung Mas, sambung orang nomor satu di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Yatau itu, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama dengan terus mendorong meningkatkan kualitas belanja dan kemandirian fiskal.
“Kita tidak boleh hanya bergantung pada sumber daya alam dan fluktuasi harga komoditas. Kita harus mulai memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan potensi unggulan daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkapnya.
Dalam kebijakan fiskal nasional Tahun Anggaran 2027, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, tingkat inflasi sebesar 2,5 persen, dan belanja negara sebesar Rp 4.106,3 Triliun.
Sementara itu, sambungnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar 5,47 persen secara year-on-year, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen.
Capaian tersebut menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, untuk mencapai target tahun 2027, diperlukan kerja keras, konsistensi kebijakan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 ditetapkan meningkat. Namun, peningkatan secara nasional tidak serta-merta diikuti peningkatan alokasi pada setiap daerah.
“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu mengambil langkah antisipatif melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pengendalian belanja, dan peningkatan kemandirian fiskal agar kesinambungan pembangunan serta pelayanan publik tetap terjaga,” tandas Jaya. (IST)









