MASAPNEWS – Pengadaan alat berat untuk kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah segera terwujud karena DPRD setempat juga sepakat dengan rencana tersebut.
“Sempat juga kami ingin pikir-pikir, tetapi karena argumentasi untuk pengusulan ini memang tepat dengan kondisi daerah makanya kami setujui anggarannya Rp3,2 miliar di Dinas Pertanian,” kata anggota Komisi II, Syahbana di Sampit, Kamis.
Pengadaan alat berat untuk kecamatan merupakan program yang ditawarkan pasangan Halikinnor dan Irawati dalam kampanye mereka saat pemilu kepala daerah 2020. Kini mereka terpilih dan duduk menjadi bupati dan wakil bupati sehingga program tersebut ditagih masyarakat.
Menurut Syahbana, saat pembahasan APBD Perubahan 2021 ini telah disepakati alokasi anggaran sebesar Rp3,2 miliar untuk pembelian tiga ekskavator multi fungsi yang rencananya diserahkan untuk tiga kecamatan.
Alat berat tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan seperti percepatan pembersihan atau cetak sawah, normalisasi drainase untuk pengairan dan pencegahan banjir, serta digunakan untuk merawat jalan agar tetap bisa fungsional.
Untuk penentuan lokasi dan teknis operasional alat berat tersebut nantinya diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Kemungkinan akan dituangkan dalam peraturan bupati yang nantinya menjadi dasar hukum pelaksanaannya.
Syahbana berharap aturan teknis tersebut dibuat dengan rinci dan teliti agar benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, serta tidak sampai menimbulkan permasalahan di lapangan.
“Kemarin hanya membahas dan kami setujui pengadaan itu dilakukan di APBD Perubahan dan artinya barang itu harus segera dibeli. Mudah-mudahan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” harap Syahbana.
Bupati Halikinnor membenarkan tahun ini pemerintah daerah akan membeli tiga alat berat multi yakni yang fungsinya ekskavator sekaligus dozer. Tiga alat berat itu rencananya akan ditempatkan di Kecamatan Teluk Sampit, Kota Besi dan Cempaga.
Pengelolaan alat berat itu akan diserahkan kepada Balai Penyuluhan Pertanian masing-masing kecamatan. Kelompok tani bisa menggunakan alat berat tersebut secara bergantian, cukup mengganti biaya bahan bakar minyak dan teknisi yang mengoperasikan alat berat itu.
“Tahun ini tiga unit dulu sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Nanti akan dilanjutkan untuk kecamatan-kecamatan lainnya,” demikian Halikinnor. (ANT/MN-3)
