MASAPNEWS – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Timur Muhammad Abadi menyarankan pemerintah kabupaten mengevaluasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perkebunan karena diperkirakan masih cukup besar.
“Selama ini yang belum kita maksimalkan adalah salah satunya terkait PBB (pajak bumi dan bangunan) . Mungkin ada perkebunan yang kebunnya berada di luar HGU. Ini bisa ditindaklanjuti bersama,” kata Abadi di Sampit, Kamis.
Menurut Abadi, perekonomian Kotawaringin Timur paling tinggi di Kalimantan Tengah. Capaian ini bisa terus ditingkatkan jika potensi PAD bisa terus dioptimalkan.
Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sektor yang bisa dioptimalkan dalam menggali PAD, khususnya melalui pemungutan PBB. Untuk itu perlu didata ulang dan dievaluasi objek pajak di sektor perkebunan.
Data yang valid akan berdampak terhadap capaian PAD dari PBB. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu turun ke lapangan untuk mendata potensi-potensi-potensi PAD yang ada di sektor perkebunan.
Jika ada kebun yang ditanam di luar HGU, Abadi meminta pemerintah daerah tegas memprosesnya sesuai aturan. Tidak boleh ada toleransi karena tindakan tersebut juga merugikan masyarakat dan daerah.
“Daerah dirugikan dan ini bisa memicu konflik horizontal dengan masyarakat. Selama ini memang perusahaan tidak pernah menyampaikan secara jelas, objek mana saja yang sudah dibayar pajaknya dan mana yang belum,” ujar Abadi. (ANT/MN-2)
Comments 1