MASAPNEWS – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rinie menyampaikan apresiasi pihaknya atas kerja keras dan kekompakan semua pihak sehingga pengelolaan keuangan kabupaten ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya.
“Ini pencapaian yang membanggakan kita semua. Opini WTP ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” kata Rinie di Palangka Raya, Jumat.
Rinie turut hadir menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021.
Rinie bersama Bupati Halikinnor menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut yang diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Agus Priyono di Palangka Raya.
DPRD mengapresiasi kerja keras seluruh instansi yang terus berusaha meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini terwujud berkat kegigihan kinerja semua pihak.
Berbagai saran dan masukan dari BPK RI selalu menjadi perhatian untuk dibenahi dan disempurnakan. Ini menjadi wujud komitmen bersama untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
DPRD berpartisipasi melalui tugas dan fungsinya, salah satunya dalam hal pengawasan. DPRD melalui anggotanya yang berjumlah 40 orang, menjalankan tugas pengawasan, khususnya terhadap pelayanan, pembangunan dan pertanggungjawabannya.
Selama ini DPRD terus mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan selalu mengacu pada aturan, termasuk dalam hal kepatuhan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Jika ada yang dirasa keliru, DPRD tidak segan mengingatkan eksekutif untuk memperbaikinya.
Rinie berharap kerja sama serta kekompakan antara DPRD dan pihak eksekutif bisa terus terjaga dan ditingkatkan. Hubungan yang harmonis menjadi modal penting dalam meningkatkan kinerja bersama membangun daerah.
“Capaian ini tentu tidak boleh membuat kita lupa atau malah lalai. Kita justru harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga pembangunan bisa berjalan dengan optimal,” demikian Rinie. (ANT/MN-3)
