MASAPNEWS – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Hairis Salamad mendorong aparat penegak hukum untuk selalu tegas terhadap upaya-upaya penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) di daerah ini.
“Kami berharap fungsi penegak hukum bisa memberikan peringatan agar jangan sampai minyak subsidi menjadi langka karena bisa berdampak pada kenaikan harga sembako dan lainnya,” kata Hairis di Sampit, Selasa.
Menurutnya, dugaan adanya penyimpangan seperti penimbunan BBM bersubsidi di daerah ini, terus menjadi sorotan masyarakat. Isu ini seakan menjadi rahasia umum, namun sepertinya sulit diungkap oleh petugas.
Selama ini Pertamina menyatakan pasokan BBM ke Kotawaringin Timur lancar dan mencukupi kebutuhan, bahkan berlebih. Namun faktanya, antrean di SPBU tetap sering terjadi sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Hairis, pengawasan perlu ditingkatkan untuk mengawal dan memastikan BBM bersubsidi terdistribusi tepat sasaran.
Harus dipastikan bahwa tidak korporasi yang ikut menikmati BBM bersubsidi karena itu hak masyarakat. Untuk itu penyalurannya perlu diawasi ketat.
Panjangnya antrean yang terjadi di banyak SPBU di daerah ini, perlu menjadi perhatian. Aparat penegak hukum perlu menjawab kecurigaan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan BBM bersubsidi melalui pelangsiran.
Hairis juga menyoroti antrean truk di sekitar SPBU yang menurutnya bisa mengganggu lalu lintas. Apalagi jika ada yang memarkir truknya hingga malam hari maka sangat berisiko memicu kecelakaan lalu lintas.
“Bisa dicek, risiko kecelakaan itu di titik SPBU karena sekitar SPBU banyak truk yang parkir sehingga badan jalan menjadi sempit. Seharusnya untuk lalu lintas masyarakat, tapi kini dibuat untuk parkir truk,” ujar Hairis.
Hairis meminta semua pihak melihat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat. Pemerintah memberi subsidi terhadap BBM dan gas elpiji untuk meringankan beban masyarakat kecil, bukan untuk dinikmati pihak yang tidak berhak. (ANT/MN-3)
