MASAPNEWS – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Muhammad Abadi berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih teliti dalam pendataan pemilih agar tidak ada yang kehilangan hak suara, termasuk masyarakat di wilayah pelosok.
“Kita semua tahu bahwa masalah data pemilih ini sangat penting dan rawan menjadi permasalahan. Dulu ada terkait masalah tidak ada KTP. Ini harus menjadi perhatian serius,” kata Abadi di Sampit, Kamis.
Pendataan pemilih diharapkan terus diperbaiki agar data yang dihasilkan lebih valid. Ini menjadi sangat penting karena 2024 nanti akan dilaksanakan pemilihan serentak yakni ada pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah.
Ketua Fraksi PKB berharap penduduk Kotawaringin Timur yang memenuhi syarat menjadi pemilih bisa mendapatkan hak pilihnya dengan baik. Jika ada kendala seperti masalah administrasi seperti KTP dan lainnya, maka tugas KPU bersama pemerintah untuk membantunya.
Pendataan dan verifikasi pemilih juga menjadi tahapan yang sangat penting nantinya. Luasnya wilayah serta beratnya medan akan menjadi tantangan bagi KPU dan jajarannya dalam pendataan pemilih.
Abadi getol menyuarakan masalah ini karena daerah pemilihan 5 yang diwakilinya merupakan wilayah yang luas dan medan yang berat. Wilayah yang berada di utara itu meliputi enam kecamatan yaitu Parenggean, Antang Kalang, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Tualan Hulu dan Bukit Santuai.
Menurutnya, warga yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau sekalipun, mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. KPU wajib mendata pemilih di manapun mereka tinggal di wilayah ini.
“Kami di wilayah utara jangan dianaktirikan. Jangan sampai ada pemilih yang tidak terdata, termasuk para karyawan perkebunan dan pertambangan,” demikian Abadi.
Sementara itu Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih saat rapat dengan Komisi I belum lama ini menegaskan komitmen pihaknya untuk berusaha maksimal dalam pendataan dan verifikasi data pemilih.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar semua yang memenuhi syarat bisa kita data, termasuk yang tinggal di lokasi-lokasi perkebunan. Kami minta kerja sama pihak perusahaan saat petugas kami datang mendata nanti,” demikian Siti Fathonah. (ANT/MN-3)
