MASAPNEWS – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI siap membantu pemerintah daerah, dalam upaya mengentaskan sekaligus menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang kerap terjadi.
Wakil Ketua III, BAP DPD RI Zainal Arifin di Palangka Raya, Senin mengatakan, salah satu upaya yang pihaknya lakukan guna mengentaskan permasalahan dimaksud, yakni memediasi pihak yang bersengketa.
“Seperti yang terjadi di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, hari ini kami telah melaksanakan rapat dengar pendapat dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait permasalahan sengketa lahan,” katanya.
Melalui pertemuan itu, pihaknya berupaya memfasilitasi agar pihak bersengketa bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan baik. Pertemuan itu melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya, termasuk pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Zainal menjelaskan, dari pertemuan itu tampaknya bisa diselesaikan dengan baik kedepannya dan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten siap bersinergi menindaklanjutinya.
“Semua pihak berupaya maksimal menyelesaikan masalah ini secara cepat, tetapi tentu ada keterbatasan mengingat kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19,” tuturnya.
Ia pun meyakini semua permasalahan maupun kendala di lapangan, bisa diselesaikan dengan baik selama terjalinnya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat.
Sementara itu Sekda Kalteng Fahrizal Fitri meyakini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, terlebih selama ini sebenarnya sudah ada upaya mediasi yang dilakukan.
“Namun semua tentu berproses dengan menggali data-data maupun fakta di lapangan sebagai upaya menyelesaikannya,” terangnya.
Fahrizal mengakui ragam permasalahan serupa masih ditemui dengan latar belakang beragam, namun ia meminta agar siapa pun yang bersengketa, menyelesaikan permasalahannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Ahmadi Riansyah menjelaskan, pihaknya telah menyepakati apabila permasalahan sengketa lahan terjadi di lintas kabupaten maka penyelesaiannya di tingkat provinsi, namun jika terjadi di suatu kabupaten maka penyelesaiannya melalui pemkab.
“Terkait masalah yang dibahas bersama DPD RI ini, sebenarnya kami sudah melakukan mediasi antar pihak terkait hingga dilakukan tinjauan lapangan,” ungkapnya.
Hanya saja pada waktu itu kemudian ditemukan kasus COVID-19 pertama di Indonesia, hingga akhirnya pandemi terjadi, termasuk di Kalteng. Akibatnya pemda terkonsentrasi terhadap penanganan tersebut hingga saat ini.
“Melalui rapat hari ini kami berharap permasalahannya bisa segera diselesaikan, hingga akhirnya hasilnya bisa diterima semua pihak dari musyawarah mufakat,” paparnya. (ANT/MN-3)
