MASAPNEWS – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendorong pemerintah kabupaten mengoptimalkan waktu tersisa dalam melaksanakan program yang dituangkan dalam APBD 2022 agar bisa mencapai target.
“Angka capaian kerja baru mencapai angka 59,13 persen dan pendapatan baru mencapai 53,98 persen. Fraksi Golkar belum mendapat penjelasan yang konkret tentang capaian tersebut. Mengingat ini telah masuk bulan ke-9 tahun anggaran. Artinya hanya menyisakan tiga bulan lagi untuk implementasi APBD 2022,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Riskon Fabiansyah di Sampit, Senin.
Hal itu menanggapi penyampaian pidato Bupati Kotawaringin Timur dalam rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2022. Fraksi Golkar mendorong pihak eksekutif bekerja lebih keras lagi dalam mengejar pendapatan, serapan anggaran serta realisasi program fisik pembangunan.
Menurut Riskon, asumsi dengan terjadinya pelonggaran kegiatan masyarakat pasca wabah COVID-19 tentu harus dimanfaatkan untuk pemulihan program ekonomi daerah. Harapannya agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di daerah.
Dalam perencanaan program pada APBDP tahun ini, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada program prioritas daerah, terutama infrastruktur, penanggulangan dampak banjir serta program pemberdayaan dan antisipasi Inflasi pasca kenaikan harga BBM.
Program tersebut bisa dituntaskan untuk waktu tiga bulan yang tersisa dalam tahun 2022 ini. Waktu tersisa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah harus benar-benar melakukan pengawasan proses penyelenggaraan program, baik program
yang bersifat fisik maupun nonfisik.
“Ukuran program tidak hanya dilihat dari serapan dan realisasi anggaran serta pertanggungjawaban administratif saja. Ukurannya juga secara kualitas dan substansi proses pembangunan harus berhasil guna dan bermanfaat guna bagi masyarakat,” jelas Riskon.
Sebelumnya Wakil Bupati Irawati menyebutkan, hingga 31 Agustus 2022 lalu, anggaran pendapatan sebesar Rp1.869.648.670.200, sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp1.009.223.123.885 atau sebesar 53,98 persen. Anggaran belanja sebesar Rp1.932.811.373.400, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp1.065.273.056.142 atau 55,12 persen. Sementara itu, realisasi fisik sebesar 59,13 persen.
“Apabila mencermati capaian saat ini, maka dari sisi realisasi pendapatan dan belanja masih menunjukkan kondisi berimbang, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan,” ujarnya.
Irawati menyebutkan, secara umum kondisi perekonomian daerah maupun nasional masih menghadapi tantangan yang cukup berat di tengah kebangkitan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Kondisi itu ditambah lagi dengan menghadapi potensi meningkatnya inflasi.
Meski begitu, hal ini telah diantisipasi pemerintah dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 134/PMK.07/22 tanggal 5 September 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi tahun anggaran 2022.
Irawati mengajak semua pihak tetap optimis meskipun dihadapkan dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Semua harus bersama-sama bergandengan tangan untuk dapat melewati masa-masa yang penuh tantangan ini.
Pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan sisa waktu yang kurang lebih tiga bulan hingga Desember 2022 nanti. Setidaknya, realisasi pendapatan daerah dan penyerapan belanja daerah bisa mendekati target yang telah ditetapkan. (ANT/MN-2)
