MASAPNEWS – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Juliansyah berharap pemerintahan baru oleh bupati dan wakil bupati yang akan dilantik nantinya, tetap memprioritaskan program-program pro rakyat.
“Program-program pro rakyat atau yang menyentuh kepentingan rakyat, harus dilanjutkan dan malah kalau bisa lebih ditingkatkan. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat sangat membutuhkan dukungan pemerintah,” kata Juliansyah di Sampit, Kamis.
Seperti diketahui, pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berganti. Pasangan Bupati Supian Hadi dan Wakil Bupati Muhammad Taufiq Mukri telah purna tugas di periode kedua mereka pada Rabu (17/2) kemarin.
Hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Halikinnor dan Irawati sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur pada 9 Desember 2020.
Menindaklanjuti itu, DPRD Kotawaringin Timur menggelar rapat paripurna penyampaian usulan peresmian pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur masa jabatan 2021-2024. Pelantikannya rencananya dilaksanakan pekan depan.
Juliansyah yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur mengapresiasi kinerja pasangan Bupati Supian Hadi dan Wakil Bupati Muhammad Taufiq Mukri yang memimpin selama dua periode.
Dia berharap, bupati dan wakil bupati yang baru nanti tetap memfokuskan program pada kegiatan-kegiatan yang pro rakyat. Kebijakan yang dibuat harus selalu mengedepankan kepentingan dan kemanfaatan bagi rakyat.
Secara khusus Juliansyah meminta prioritas tetap diarahkan pada program peningkatan infrastruktur, pertanian dan perkebunan karena bersentuhan langsung dengan kegiatan perekonomian masyarakat kecil.
Menurutnya, selama ini pertanian dan perkebunan menjadi salah satu penyangga ekonomi di daerah ini. Termasuk saat pandemi COVID-19 ini terjadi, sektor perkebunan, khususnya milik masyarakat, tetap bisa bertahan.
Menurut Juliansyah, ini menjadi gambaran bahwa ekonomi masyarakat, di antaranya usaha perkebunan masyarakat harus diprioritaskan dalam hal pembinaan. Perkebunan yang dimaksud yakni usaha kelapa sawit, perkebunan rotan, karet dan hortikultura.
Sektor perkebunan dan pertanian harus tetap dikembangkan karena potensinya juga masih cukup besar. Harus didukung regulasi dan porsi anggaran yang maksimal.
“Ini yang perlu ditingkatkan. Selama ini banyak petani yang berharap bantuan namun belum dipenuhi sesuai kebutuhan. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru nanti bisa memperhatikan ini,” demikian Juliansyah. (ANT/MN-3)
