MASAPNEWS – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Juliansyah meminta pemerintah kabupaten untuk tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur desa-desa di kawasan pelosok untuk mendorong peningkatan perekonomian.
“Saat kami reses, banyak kepala desa dan masyarakat mengeluhkan aspirasi yang mereka sampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan, banyak belum direalisasikan,” kata Juliansyah di Sampit, Jumat.
Legislator dari daerah pemilihan 5 atau wilayah utara yang meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai ini melihat langsung kondisi pembangunan di kawasan pelosok.
Menurutnya, desa-desa di pelosok masih membutuhkan dukungan peningkatan pembangunan, khususnya infrastruktur. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) digunakan untuk program lainnya, sedangkan peningkatan infrastruktur diharapkan dibantu oleh pemerintah kabupaten.
Masyarakat kecewa karena banyak usulan yang disampaikan, belum dikabulkan. Bahkan ada yang sudah diusulkan berkali-kali tetapi belum juga dipenuhi pemerintah daerah.
Tidak heran ada yang apatis mengikuti musyawarah pembangunan desa karena banyak aspirasi yang disampaikan belum juga dikabulkan. Anggapan miring ini harus dijawab pemerintah dengan tetap melaksanakan program pembangunan menyentuh kawasan pelosok.
Menurutnya, masyarakat memahami saat ini situasi sedang sulit karena anggaran pembangunan terbatas akibat sebagian difokuskan untuk menangani pandemi COVID-19. Namun setidaknya tetap ada program pembangunan yang menyentuh desa-desa di kawasan pelosok.
Sekretaris Fraksi Gerindra yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur ini berharap porsi pembangunan yang terbatas tersebut tetap harus menyentuh pembangunan di kawasan pelosok supaya pemerataan pembangunan tetap berjalan.
“Meski pemerintah desa mempunyai anggaran sendiri, pemerintah kabupaten harus tetap membantu karena anggaran desa difokuskan untuk program lain, khususnya berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Masyarakat sangat berharap pembangunan infrastruktur di pelosok tetap mendapat prioritas,” kata Juliansyah.
Sementara itu, perusahaan besar swasta juga diharapkan tetap membantu masyarakat dan daerah melalui program “corporate social responsibility” atau tanggung jawab sosial perusahaan. Peran swasta sangat dibutuhkan di tengah terbatasnya anggaran pemerintah daerah. (ANT/MN-3)
