MASAPNEWS – Anggota
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah menyambut
antusias program padat karya tunai (PKT) atau “cash for work” (CFW)
yang dilaksanakan pemerintah pusat karena berdampak positif terhadap pemilihan
ekonomi masyarakat.
“Ini sesuatu hal yang baru dan mungkin bisa proyek percontohan ke depannya
untuk kegiatan-kegiatan serupa karena ini lebih memberdayakan masyarakat
sekitar,” kata Riskon di Sampit, Kamis.
Program bantuan untuk masyarakat melalui kegiatan Cash For Work (CFW) – Padat
Karya Tunai yang merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku
resmi dimulai di Kotawaringin Timur.
Alokasi dana program ini di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp900 juta
yang tersebar di Kelurahan Ketapang, Mentawa Baru Hilir dan Mentawa Baru Hulu
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Masing-masing kelurahan mendapatkan bantuan
Rp300 juta.
Dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan ringan sampai sedang kegiatan
infrastruktur berbasis masyarakat (IBM). Pengerjaannya melibatkan masyarakat
dengan membiayai para tenaga kerja yang diikutkan dalam pekerjaan perbaikan
ringan infrastruktur berbasis masyarakat.
Kebijakan tersebut berdampak terhadap penghidupan masyarakat, terutama bagi
masyarakat berpenghasilan rendah. Upah kerja yang didapat masyarakat diharapkan
bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan daya beli masyarakat.
Diakui, pandemi COVID-19 yang melanda daerah ini sejak Maret 2020 lalu, membawa
dampak besar hampir di semua sektor. Perekonomian terganggu, bahkan banyak
pekerja yang dirumahkan karena perusahaan mereka gulung tikar maupun melakukan
perampingan agar bisa bertahan.
Program ini diharapkan mampu memulihkan perekonomian masyarakat untuk
mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca COVID-19, khususnya di
perkotaan. Selain itu juga membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi
nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak COVID-19.
Riskon berharap semakin banyak program-program serupa yang mampu menyerap
banyak tenaga kerja. Kegiatan ini membawa banyak keuntungan karena program
pembangunan tetap berjalan dan masyarakat juga terbantu karena mendapatkan
penghasilan sebagai pekerja kegiatan tersebut.
“Kalau ini bisa menjadi proyek percontohan maka akan sangat baik. Manfaat
lainnya, masyarakat juga diharapkan bisa lebih bertanggung jawab dengan program
yang diadakan oleh pemerintah daerah karena mereka terlibat dalam
pelaksanaannya sehingga ada rasa memiliki untuk turut memeliharanya,”
demikian Riskon. (ANT/MN-3)
