MASAPNEWS –
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
memastikan pembangunan infrastruktur dasar dalam proyek food estate atau
lumbung pangan di Kalimantan Tengah akan dimulai pada Oktober 2020.
“Major project di sini yakni pengembangan food estate di Kalimantan Tengah
berupa padi dan singkong. Ini akan kami koordinasikan karena akan mulai Oktober
ini,” kata Menteri PUPR dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta,
Rabu.
Pengembangan food estate untuk padi akan dikerjakan di atas lahan seluas 165
ribu hektare akan dilakukan di atas lahan aluvial eks Pengembangan Lahan Gambut
(PLG).
Proyek pembangunan dilakukan dengan rehabilitasi saluran irigasi, pintu air dan
jembatan serta membangun jalan akses. Namun, sejalan dengan pembinaan pengusaha
lokal dalam penyerapan anggaran yang ada, Kementerian PUPR akan memberikan
paket pekerjaan kepada pengusaha lokal.
“Untuk yang jalan-jalan itu packaging-nya (paketnya) kami atur semua. Itu
hanya untuk pengusaha lokal, tidak ada pengusaha besar untuk masuk ke sana
kecuali saluran irigasi,” katanya.
Basuki menambahkan jika ada pengusaha besar ingin ikut berpartisipasi dalam
proyek tersebut, maka harus bekerja sama dengan pengusaha daerah dengan sistem
KSO.
“Proyek jembatan juga porsi pengusaha daerah walaupun jumlah nominal
uangnya cukup besar,” imbuh Menteri PUPR itu.
Sedangkan perluasan food estate di luar lahan eks-PLG seluas 60 ribu hektare
akan ditanami singkong sebagai bahan cadangan pangan. Pemerintah akan
menyiapkan jalan dan perumahan bagi pekerja dari kalangan TNI.
Sementara proyek food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, akan
dikembangkan untuk tanaman hortikultura. Kementerian PUPR akan menyediakan air
baku, membangun sumur, dan drainase, serta membangun jalan akses.
“Tahun ini sudah akan dikembangkan 4 ribu hektare untuk hortikultura
bersama Kementerian Pertanian,” kata Menteri PUPR.
Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun
pada 2021, diantaranya untuk membangun kawasan pangan berskala luas.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dalam rangka
penyampaian Nota Keuangan 2020 di DPR pada Jumat (14/8). (ANT)
