MASAPNEWS, – Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya meminta petugas di lapangan, mengantisipasi kemungkinan masih adanya warga tidak mampu belum mendapatkan bantuan sosial, baik dari APBN ataupun APBD.
“Saya minta instansi terkait bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah, secara seksama menelusuri keluarga–keluarga tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan,” katanya di Kuala Kapuas, Jumat.
Bantuan sosial ini tentu sangat diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia menekankan kepada seluruh pelaksana penyaluran bantuan sosial, agar tidak main–main dalam penyalurannya. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan keterlambatan penyaluran yang tidak perlu.
Hal itu ia sampaikan di sela penyerahan langsung Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahap II kepada masyarakat terdampak COVID-19 dan sebanyak 9.500 masker kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas di Kantor Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat.
Habib Ismail sejak awal tegas meminta, agar proses penyaluran bansos dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, dengan dukungan pendampingan aparat penegak hukum dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Agar penyaluran terjamin, aman, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Pihaknya juga memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam penanganan dampak sosial pandemi COVID-19, sehingga masyarakat penerima manfaat bisa mendapatkan bantuan.
Lebih lanjut pemprov tak henti-hentinya selalu mengingatkan masyarakat, untuk selalu mendukung upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Sementara itu, penyerahan bansos tahap II juga dirangkai dengan penyerahan bantuan spesifik, diantaranya paket sembako bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bifahmidin dalam rangka penanganan dampak bencana non alam pandemi COVID-19 di Kapuas.
Penyerahan bansos ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah provinsi dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkup provinsi maupun kabupaten, camat, lurah, kepala desa dan lainnya. (ANT/MN-2)
