MASAPNEWS – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Riza Rahmadi meminta kepala desa mendata dan melaporkan warga tidak mampu yang belum terdaftar, sebagai peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah.
“Kami berharap peran pemdes mendata jika ada warganya yang terlewatkan, agar segera melaporkannya sehingga bisa dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan kepesertaan BPJS,” kata Riza di Tamiang Layang, Rabu.
Data kepesertaan BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan pemkab saat ini berjumlah 43.074 jiwa atau mengalami pengurangan sebanyak 5.872 jiwa dari jumlah awal pada Januari 2020 sebanyak 49.055 jiwa.
Pengurangan terjadi setelah dilakukan verifikasi ulang bersama pemerintah desa pada Juli, Agustus, September dan Oktober lalu.
Dalam verifikasi diketahui ada peserta-peserta yang tidak masuk kriteria atau memenuhi syarat sebagai penerima bantuan atau menjadi peserta BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan pemkab, sehingga dilakukan penghapusan kepesertaannya.
“Adanya pendataan dan laporan dari pemerintah desa, diharapkan ada pembaharuan data untuk memberikan kesempatan kepada warga pra sejahtera atau tidak mampu yang belum terdaftar, untuk dijadikan sebagai peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah,” jelas Riza.
Dengan demikian, tambahnya, maka kepesertaan BPJS Kesehatan akan terus meningkat, hingga seluruh masyarakat setempat memiliki jaminan kesehatan. Data kepesertaan BPJS Kesehatan akan dilakukan pembaharuan tiap tiga bulan sekali.
Dalam upaya peningkatan peserta BPJS Kesehatan untuk masyarakat Bartim, Dinsos melakukan rapat rekonsiliasi data kepesertaan penduduk yang didaftarkan pemkab pada Program Jaminan Kesehatan Nasional 2020 bersama BPJS Cabang Muara Teweh dan Banjarbaru. (ANT/MN-3)
