MASAPNEWS – Komisi II
DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah baru saja melakukan koordinasi
dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi, untuk menanyakan
adanya puluhan truk angkutan batu bara yang melewati ruas jalan Kuala
Kurun-Palangka Raya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Gumas Evandi di Kuala Kurun, Selasa mengatakan bahwa
dalam pertemuan tersebut pihaknya mempertanyakan terkait izin truk angkutan
batu bara yang melewati ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya.
“Dari koordinasi tersebut, ada beberapa informasi yang kami dapat. Yang
pertama, Dinas ESDM Kalteng hanya mengetahui bahwa untuk izin awal angkutan
produksi yang diurus oleh perusahaan melewati jalur sungai,” ucapnya.
Dinas ESDM Kalteng, tutur dia, tidak mengetahui seperti apa proses perizinan
dari perusahaan tersebut, sehingga angkutan batu bara ini bisa melalui jalan
darat yakni ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya yang merupakan jalan umum.
Dia menyebut, Dinas ESDM Kalteng meminta kepada Komisi II DPRD Gumas agar
kembali berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Rungan Kalteng.
”Dalam minggu ini, kami akan kembali berkoordinasi instansi terkait tersebut,
untuk menanyakan izin angkutan perusahaan batu bara,” beber pria Kelurahan
Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara ini.
Menurut politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, sejak truk bermuatan
berat yang mengangkut batu bara dan kayu sering melintas di ruang jalan Kuala
Kurun-Palangka Raya, ruas jalan tersebut mengalami kerusakan yang parah.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan
Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu ini berharap seluruh pihak terkait
bisa mengontrol dan mengawasi truk angkutan berat yang melintas jalan Kuala
Kurun-Palangka Raya.
”Mohon bersama-sama kita kontrol. Kalau memang perusahaan batu bara dan kayu
tidak memiliki izin melewati jalan umum, mohon dihentikan dulu operasionalnya.
Jangan sampai masyarakat yang bertindak,” tegasnya.
Lebih lanjut, berdasarkan beberapa aturan yang dipahami, memang ada peluang
bagi truk angkutan muatan berat melewati jalan umum. Namun harus memperhatikan
kapasitas tonase jalan, serta harus ada membayar kontribusi khusus karena sudah
melewati jalan umum.
”Kalau dua syarat itu terpenuhi tidak masalah. Namun kalau kami melihat,
sepertinya dua syarat itu belum dipenuhi. Akan tetapi yang bisa menjawab itu
adalah pihak terkait. Semoga ada klarifikasi dari pihak terkait,” tuturnya.
Dia menjelaskan, dari hasil koordinasi dengan ESDM Kalteng diketahui perusahaan
batu bara yang beroperasi di Gumas telah memiliki perizinan perusahaan yang
artinya perusahaan tersebut legal atau resmi.
Namun, sambung alumni Universitas Palangka Raya ini, yang menjadi pertanyaan
adalah izin angkutan, karena selama ini truk angkutan berat tersebut bisa
melintas di ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya.
“Oke, untuk perizinan perusahaan sudah legal atau resmi. Namun yang kami
pertanyakan adalah izin angkutan yang melewati jalan umum. Itu yang selalu kita
sorot,” tegas Evandi. (ANT/MN-3)









