Komisi IV DPR RI mengkritisi program food estate yang dinilai tidak memiliki target produksi yang terukur
MASAPNEWS – Komisi IV
DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi total program food
estate yang dinilai tidak memiliki target produksi yang terukur.
“Komisi IV DPR RI mengkritisi program food estate yang
dinilai tidak memiliki target produksi yang terukur,” kata pimpinan rapat
dari Komisi IV Anggia Erma Rini saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan
Menteri Pertanian, Senin.
Oleh karena itu, Komisi IV meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi
paling lambat pada Agustus 2021 terkait program tersebut untuk kemudian dibahas
kembali.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan
pengembangan food estate atau lumbung pangan dilakukan sesuai
fokus kementerian untuk bisa mencapai ketahanan pangan.
Ia juga mengatakan food estate pun dikembangkan bukan di
daerah eksisting, namun daerah yang perlu pengembangan karena
program tersebut memungkinkan masuknya intervensi sarana dan prasarana produksi
hingga budidaya.
“Anggarannya itu lebih besar di lahan. Kalau kita (Kementan) sebenarnya
hanya berada pada, kalau lahan secara teknis memungkinkan, kami masuk,”
katanya.
Syahrul menuturkan masuknya Kementan pun harus membawa multikomoditi hingga
ternak. Pihaknya juga perlu masuk membawa mekanisasi dan teknologi. Misalnya
pengolah beras untuk jadi beras medium dan selanjutnya pengolah beras menjadi
beras premium bernilai jual tinggi.
“Jadi kita harap tidak hanya untuk konsumsi nasional tapi juga konsumsi
khusus. Kami harap Agustus nanti akan ada ekspor merdeka di mana konsumsi
komoditi-komoditi tertentu akan menjadi ekspor utama kita, termasuk beras. Kita
sedang bekerja sama untuk itu,” katanya.
Syahrul menyangkal penilaian soal program food estate yang
dinilai tidak memiliki hasil nyata. Pasalnya, menurut dia, proyek food
estate yang digarap oleh Kementerian Pertanian cukup menunjukkan
hasil.
“Izin, menurut saya yang selalu dipersoalkan adalah yang di Gunung Mas
(Kalimantan Tengah), ada 2 ribu hektare, terdiri dari ubi kayu, ini ditangani
Kementerian Pertahanan. Ini yang belum memperlihatkan (hasil) maksimal,”
katanya.
Sesuai dengan permintaan Komisi IV DPR, Syahrul memastikan akan melakukan
evaluasi terhadap program food estate di bawah kewenangannya
yang tengah berjalan. (ANT/MN-3)
