MASAPNEWS – Komisi II
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menggelar rapat dengar
pendapat untuk memfasilitasi mempercepat penyelesaian tuntutan plasma kebun
sawit oleh masyarakat Desa Rubung Buyung Kecamatan Cempaga terhadap PT Borneo
Sawit Perdana.
“Rapat ini untuk mendengar penjelasan dari semua pihak sehingga kita bisa
sama-sama mendorong percepatan penyelesaiannya. Setidaknya rapat ini bisa
menghasilkan kesimpulan,” kata Ketua Komisi II Hj Darmawati saat memimpin
rapat dengar pendapat, Kamis.
Rapat dihadiri pejabat pemerintah kabupaten, perwakilan perusahaan, pemerintah
desa, camat, kelompok tani, koperasi dan anggota Komisi II DPRD. Semua pihak
diberi kesempatan untuk mencari benang merah permasalahan itu.
Meski belum bisa langsung menyelesaikan masalah, rapat dengar pendapat ini
setidaknya menjadi bahan dalam mencarikan solusinya. Komisi II mendorong
pihak-pihak terkait untuk menyamakan pandangan bahwa sama-sama ingin
menyelesaikan masalah ini.
“Makanya semua pihak kita harapkan bertindak mengaku pada aturan. Apalagi
sebelumnya masalah ini sudah pernah dibahas. Pihak eksekutif juga diharapkan
tetap memantau penyelesaian ini,” ujar Darmawati.
Dalam rapat itu terungkap, ada sembilan desa yang menuntut plasma dari
perusahaan sawit tersebut. Desa Rubung Buyung Kecamatan Cempaga adalah salah
satunya.
Berdasarkan pertemuan yang pernah digelar, setiap desa akan mendapatkan sekitar
200 hektare lahan plasma sawit. Sementara itu perwakilan pihak perusahaan
menjelaskan bahwa saat ini prosesnya masih berjalan.
Saat ini ada sekitar 2.000 hektare calon lahan yang sudah disiapkan. Pihak
perusahaan meminta waktu karena merealisasikan tuntutan tersebut memerlukan
proses.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Diana Setiawan
menegaskan, pemerintah daerah bekerja berdasarkan aturan dalam membantu
menyelesaikan masalah yang ada.
Dia menjelaskan, PT Borneo Sawit Perdana dapat izin prinsip pada 2010 dan hak
guna usaha atau HGU terbit pada 2014. Pada 2016 lalu ada kesepakatan antara
perusahaan dengan sembilan desa terkait plasma sebesar 20 persen untuk
masyarakat.
Tahun 2019 dilaksanakan rapat dengar pendapat lagi menanyakan realisasinya.
Saat itu ada kesepakatan lagi antara perusahaan dengan sembilan desa tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah saat itu menilai sudah ada solusi karena kedua
belah pihak sepakat. Seandainya kesepakatan itu dijalankan, seharusnya tidak
ada masalah lagi.
“Kita dorong pemerintah desa dan koperasi untuk menetapkan nama-nama
petani yang ditetapkan dalam 200 hektare itu dan di mana lokasinya, kemudian
diusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk dibuatkan SKCPCL (surat keputusan
calon petani dan calon lahan),” ujar Diana.
Menurutnya, masalah ini diharapkan bisa diselesaikan dengan komitmen bersama.
Aturan sudah jelas sehingga tinggal dilaksanakan, apalagi sudah ada kesepakatan
yang dibuat. (ANT/MN-3)








