MASAPNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berharap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 berjalan lancar dan tepat waktu.
“Dalam rapat Banmus (Badan Musyawarah) telah disepakati bersama tim dari eksekutif tentang jadwal pembahasannya. Mudah-mudahan dalam pelaksanannya nanti tidak ada kendala,” kata Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur Hairis Salamad di Sampit, Selasa.
Tahapan pembahasan RAPBD 2022 sudah dimulai pada rapat paripurna Senin (4/10) lalu dengan agenda pidato pengantar bupati terkait RAPBD 2022. Memasuki November ini, Badan Musyawarah telah menyusun jadwal rapat pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah, termasuk RAPBD 2022.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pembahasan RAPBD 2022 dilanjutkan pada Senin (15/11) siang dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD murni tahun anggaran 2022.
Sore harinya agenda dilanjutkan dengan rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati Kotawaringin Timur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD 2022.
Selasa (23/11) pagi tahapan dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil rapat kompilasi oleh anggota dewan, ketua komisi, ketua badan dengan mitra kerja tentang RAPBD murni tahun anggaran 2022.
Siang harinya kegiatan dilanjutkan dengan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD tentang RAPBD murni tahun anggaran 2022.
Agenda puncaknya yaitu pada Rabu (24/11) pagi yaitu rapat paripurna dengan agenda pembacaan rancangan surat keputusan DPRD, pengambilan keputusan oleh anggota DPRD, kemudian ditutup dengan penandatanganan tentang RAPBD murni tahun anggaran 2022 oleh Ketua, Wakil Ketua dan Bupati Kotawaringin Timur.
“Kami berkomitmen supaya ini cepat selesai sehingga kegiatan tahun 2022 juga tidak terlambat. Tapi tentu pembahasan RAPBD 2022 ini dilakukan sesuai aturan,” tegas Hairis Salamad.
Sementara itu dalam rapat paripurna sebelumnya, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas tetap menjadi prioritas pada APBD 2022 nanti, selain bidang infrastruktur yang memang menjadi harapan masyarakat.
“Jika tidak memenuhi alokasi belanja tersebut maka kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan akan menunda atau melakukan pemotongan penyaluran dana transfer umum setelah berkoordinasi dengan Mendagri dan menteri teknis terkait,” kata Halikinnor di Sampit, Senin.
Sesuai arahan pemerintah pusat, belanja daerah harus mendukung target pencapaian prioritas pembangunan nasional. Unjuk itu pembahasan akan dilakukan dengan secara cermat dengan mengedepankan program prioritas.
Penggunaan APBD harus memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Program-program prioritas tersebut yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan sumber daya manusia dan kelurahan/desa. Program-program prioritas ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD 2022.
Meski begitu, penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Harapannya penularan COVID-19 bisa terus ditekan, sementara pemulihan ekonomi juga terus berjalan sesuai harapan.
Struktur RAPBD 2022 meliputi pendapatan Rp1.472.671.934.600 terdiri dari pendapatan asli daerah Rp247.214.693.000, pendapatan transfer Rp1.150.352.832.000, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp75.104.409.600.
Alokasi belanja Rp1.472.671.934.600, surplus atau defisit anggaran nol persen, perkirakan penerimaan pembiayaan Rp14.015.000, perkiraan pengeluaran pembiayaan Rp14.014.000. (ANT/MN-2)
