MASAPNEWS – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah H Ary Dewar menegaskan, polemik reposisi alat kelengkapan dewan (AKD) merupakan masalah internal DPRD yang diyakini tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dan hubungan lembaga legislatif ini dengan eksekutif.
“Jadi kalau ada isu bahwa polemik reposisi AKD itu untuk menghalangi atau menghambat program pemerintah, maka kami Fraksi Gerindra tega membantah itu,” tegas Ary Dewar di Sampit, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Ary didampingi Sekretaris Fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi II Juliansyah. Gerindra adalah satu dari lima fraksi yang menyepakati penetapan hasil reposisi alat kelengkapan dewan tersebut.
Sebelumnya, proses reposisi alat kelengkapan dewan dan penetapannya pada Selasa (15/2) menimbulkan polemik internal. Dua fraksi yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat tidak hadir dan tidak mengakui hasil reposisi yang disepakati lima fraksi lainnya yaitu Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem dan PKB.
Menurut Ary, reposisi alat kelengkapan dewan sudah selesai dan disepakati koalisi lima fraksi yang hadir yaitu PAN, Golkar, Gerindra, PKB dan Nasdem.
“Koalisi fraksi ini berlaku hanya untuk AKD saja. Selebihnya tidak ada lagi. Begitu AKD berakhir maka tidak ada lagi koalisi demikian,” tegas Ary Dewar.
Saat ini seluruh alat kelengkapan dewan seperti Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, kembali bekerja.
Justru semua berharap seluruh alat kelengkapan dewan tersebut bisa meningkatkan kinerja karena banyak agenda yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan.
Terkait sikap Fraksi PDIP dan Demokrat yang belum mau menerima hasil reposisi tersebut, menurutnya itu merupakan kewenangan partai masing-masing. Kedua partai mempunyai ruang menentukan sikap terkait masalah itu.
“Urusan menerima atau tidak itu sudah ranah rumah tangga partai masing-masing. Tapi yang jelas, proses politiknya sudah kita tempuh dan laksanakan sesuai aturan,” kata Ary Dewar.
Politis yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur ini menekankan kepada jajaran eksekutif untuk tidak terpengaruh dengan konflik di internal rumah tangga DPRD saat ini. Dia meyakinkan bahwa dalam waktu dekat DPRD akan melakukan kegiatan-kegiatan Komisi dengan melibatkan eksekutif.
Arah politik Gerindra jelas untuk kedepannya yakni akan bersama pemerintah daerah untuk bersinergi membangun daerah. Pihaknya membantah anggapan bahwa koalisi yang dibangun lima fraksi saat reposisi AKD lalu untuk menghambat dan mengganggu kinerja pemerintahan.
“Kami tetap bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk membangun daerah dan terlebih untuk membangun ekonomi daerah ini melalui Komisi II dengan menjaga stabilitas ekonomi, investasi di berbagai bidang usaha di daerah Kotim,” demikian Ary Dewar. (ANT/MN-2)
