MASAPNEWS – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Abdul Kadir menyarankan pemerintah kabupaten terus memperbarui data warga tidak mampu yang ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial.
“Harus dibenahi dan di-update lagi datanya. Perlu sinkronisasi data, agar tidak amburadul di lapangan,” kata Abdul Kadir di Sampit, Senin.
Dalam beberapa kali reses maupun kunjungan kerja, pihaknya kerap menerima laporan terkait bantuan sosial. Ada warga miskin yang tidak mendapat bantuan, namun ada pula warga yang sebenarnya tergolong mampu, namun mendapat bantuan sosial.
Data penerima bantuan sosial diharapkan selalu diperbarui karena kondisinya pasti berubah-ubah. Selain kemungkinan ada yang meninggal dunia, ada pula penerima bantuan sosial yang ekonominya sudah meningkat sehingga masuk kategori mampu. Mungkin pula ada keluarga yang kini ekonominya turun sehingga layak mendapatkan bantuan.
Pembaruan data ini juga penting agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Hal ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut nasib masyarakat.
Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tidak sedikit warga yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka juga layak mendapatkan bantuan sosial. Untuk itu data penerima bantuan sosial harus akurat sehingga tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat.
Bantuan sosial diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, bantuan terkait kegiatan ekonomi diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan sehingga bisa mandiri dan mapan.
“Kami meminta pemerintah segera memperbaiki data agar benar-benar valid sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat sangat mengharapkan ini,” katanya.
Abdul Kadir mendorong sinergi yang baik antara semua pihak terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga di tingkat Rukun Tetangga dalam pendataan dan validasi data penerima bantuan sosial.
Dia yakin ini bisa dilakukan dengan baik. Untuk itu semua pihak terkait diharapkan lebih serius dalam melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial.
Sementara itu, sejak Rabu (23/2) lalu pemerintah menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada 7.333 penerima manfaat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penyalurannya melalui kantor pos setempat selama dua pekan.
Bantuan pangan non tunai yang disalurkan saat ini merupakan tahap pertama, yakni untuk periode Januari, Februari, dan Maret. Penyaluran ini diharapkan berjalan lancar sehingga selesai tepat waktu.
Penyaluran dibagi delapan titik lokasi untuk memudahkan penerima mengambil bantuan tersebut. Ini juga agar penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk jauh-jauh mengambil ke Kantor Pos Sampit, tetapi cukup melalui titik penyaluran terdekat.
Kepala Dinas Sosial Kotawaringin Timur Wiyono mengatakan, penerima bantuan tersebut merupakan masyarakat yang masuk dalam kategori atau golongan miskin, rentan miskin, dan terdampak pandemi COVID-19, termasuk warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Besaran uang yang diterima Rp200 ribu per bulan sehingga total bantuan untuk tiga bulan Rp600 ribu. Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat. Pemerintah berharap uang tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya yaitu membeli kebutuhan pokok atau pangan. (ANT/MN-2)
