MASAPNEWS – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Memei Wulandari menyoroti pelayanan bidang kesehatan yang menurutnya masih harus ditingkatkan.
“Infrastruktur memang sangat penting, tapi bidang kesehatan juga tetap perlu turut diprioritaskan. Perlu pemerataan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan,” kata Memei di Sampit, Senin.
Memei baru dilantik menjadi anggota DPRD Kotawaringin Timur sebagai pengganti antar waktu pada Jumat (11/3) mewakili daerah pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Kota Besi, Telawang, Cempaga dan Cempaga Hulu. Memei menggantikan Hademan yang meninggal dunia pada 17 Juli 2021 lalu.
Legislator muda ini sangat fokus pada bidang kesehatan karena latar belakang pendidikannya juga bidang kesehatan. Memei merupakan seorang bidan yang memilih terjun ke dunia politik.
Berhasil duduk sebagai anggota dewan menjadi kesempatan bagi Memei untuk mengabdi kepada masyarakat. Tanpa mengenyampingkan bidang lain, dia akan memprioritaskan bidang kesehatan untuk diperjuangkan.
Menurutnya, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan dalam peningkatan bidang kesehatan. Secara khusus dia menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di kawasan pelosok yang masih harus ditingkatkan.
“Banyak hal yang perlu diperjuangkan. Misalnya kesehatan ibu dan anak, bayi kurang gizi dan lainnya. Ini harus kita perjuangkan karena menyangkut kualitas derajat kesehatan masyarakat kita,” kata Memei.
Aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan di perdesaan harus diperjuangkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas karena merupakan hak dasar masyarakat.
Untuk itulah pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan fasilitas kesehatan secara merata di seluruh kecamatan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
Memei tidak hanya memandang kondisi dan aspirasi di daerah pemilihan yang diwakilinya, tetapi juga kondisi di seluruh kecamatan. Menurutnya, bidang kesehatan harus ditingkatkan agar masyarakat bisa menikmati pemerataan pelayanan kesehatan. (ANT/MN-2)
