MASAPNEWS – Pakar Tata Kota Nirwono Joga mengatakan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus memenuhi sejumlah syarat dasar untuk memimpin pemindahan dan pembangunan IKN, di antaranya memahami rencana besar IKN hingga mampu memastikan ketersediaan sumber anggaran.
“Jika Presiden ingin melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN, maka Kepala Otorita IKN perdana harus memenuhi syarat dasar,” kata pakar dari dari Universitas Trisakti itu saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Nirwono menjelaskan syarat-syarat dasar itu adalah memahami rencana desar pembangunan IKN seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Kemudian, lanjut dia, Kepala Otorita IKN juga harus mampu mengawal penyusunan dan penerbitan seluruh peraturan turunan UU IKN, baik peraturan turunan dari tingkat pusat, hingga peraturan Kepala Otorita IKN.
Selanjutnya Kepala Otorita IKN juga harus memahami seluk-beluk lokasi pembangunan IKN beserta karakter sosial budaya yang melekat di wilayah tersebut.
“Dan alokasi anggaran yang jelas,” kata dia.
Nirwono mengusulkan Kepala Otorita IKN untuk kepengurusan perdana yang dimulai pada 2022 ini berasal dari lingkungan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya yang bertugas di Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan IKN dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN.
Pejabat di satgas tersebut, menurutnya, akan lebih memahami rencana awal pembangunan IKN sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif.
“Akan bisa langsung bertugas melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar kota seperti pembangunan jalan, saluran air, jaringan utilitas, rusun ASN TNI/Polri, Istana Kepresidenan dan lainnya,” ujar Nirwono.
Selanjutnya, pimpinan di Otorita IKN untuk periode berikutnya dapat berasal dari kalangan eksternal dengan beberapa tugas seperti menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar, mengundang calon investor dalam dan luar negeri, serta mempercepat pembangunan wilayah lain di IKN.
“Sementara kepala otorita berikutnya (pada 2030-ke atas) dapat dipilih dari nama-nama yang beredar dengan tugas utama menyiapkan perangkat pemerintah daerah (pemda), menjalin kerja sama dengan pemda sekitar IKN, mengundang calon investor luar,” jelasnya. (ANT/MN-2)
