MASAPNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengingatkan pemerintah kabupaten bisa merencanakan secara matang anggaran untuk pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 77 desa pada Oktober 2023 nanti.
“Hitung betul-betul kebutuhan anggarannya supaya nanti setelah disetujui, tidak ada lagi kendala. Jangan sampai ada alasan karena terkendala anggaran,” kata Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur Rudianur di Sampit, Selasa.
Persiapan pilkades serentak 2023 mulai dilakukan pemerintah kabupaten. Pilkades ini akan menjadi pilkades serentak keempat yang digelar di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Sebelumnya pilkades serentak dilaksanakan di 77 desa pada 21 Oktober 2017, kemudian pilkades di 48 desa pada 15 Desember 2018, selanjutnya pilkades di 43 desa pada 14 Maret 2020.
Rudianur sangat serius menyoroti perencanaan anggaran karena dinilai sangat penting. Jangan sampai pilkades terkendala lantaran kekurangan anggaran.
Tahun 2023 akan menjadi tahun yang memerlukan perjuangan keras bagi Kotawaringin Timur dalam memenuhi kebutuhan anggaran.
Beberapa kegiatan akan menyedot anggaran besar pada tahun depan, seperti pilkades serentak, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalteng di Sampit, serta kebutuhan anggaran seiring dimulainya tahapan pemilihan serentak 2024, termasuk pemilu kepala daerah setempat.
Untuk itulah Rudianur mengingatkan agar perencanaan anggaran dibuat secara matang. Pemerintah daerah harus memperhitungkan anggaran semua kegiatan tersebut agar sama-sama bisa berjalan dengan baik.
“Kalau anggaran untuk pilkades 77 desa pada 2023 itu diusulkan Rp7 miliar, itu harus dihitung betul-betul. Jangan sampai nanti kurang lagi, sementara kita juga harus mengalokasikan untuk kegiatan lain,” demikian Rudianur.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, Sutimin mengatakan, pilkades serentak akan dilaksanakan di 77 desa di 15 kecamatan pada Oktober 2023 nanti. Dia berharap usulan itu disetujui.
“Kami harap dukungan semua pihak. Anggaran yang diusulkan kurang lebih Rp7 miliar. Penggunaannya seperti untuk honor panitia serta keperluan lain. Anggaran itu di luar keamanan,” demikian Sutimin. (ANT/MN-2)
