MASAPNEWS – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Syahbana mendorong pemanfaatan alat berat bantuan pemerintah daerah lebih dioptimalkan untuk membantu petani.
“Menurut pengamatan kami, alat berat yang diserahkan ke sejumlah kecamatan itu sampai saat ini belum optimal pemanfaatannya. Apakah pihak kecamatan belum mampu menggunakan atau bisa juga petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan dari alat berat ini belum ada,” kata Syahbana di Sampit, Sabtu.
Selama 2021 lalu, ada tiga kecamatan yang menerima bantuan alat berat dari pemerintah kabupaten berupa ekskavator multifungsi. Tiga kecamatan itu adalah Teluk Sampit, Cempaga dan Kota Besi.
Penyerahan alat berat itu merupakan janji politik pasangan Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati. Tahun 2022 ini rencananya akan ada bantuan serupa untuk 12 kecamatan lainnya, sementara dua kecamatan di pusat kota yaitu Baamang dan Mentawa Baru Ketapang tidak mendapat bantuan karena bisa memanfaatkan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum.
Pengadaan alat berat itu untuk membantu memudahkan petani menggarap lahan dan membenahi irigasi pertanian. Dengan begitu, petani bisa terbantu sehingga tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara dibakar agar musibah kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi.
Program ini dinilai bagus untuk peningkatan di sektor pertanian. Untuk itu pemanfaatannya harus tepat dan optimal agar hasilnya juga sesuai harapan semua pihak.
Manfaat lainnya yaitu untuk memperbaiki kerusakan jalan, khususnya di pelosok. Ekskavator bisa digunakan untuk merawat jalan agar tetap fungsional meski belum diaspal sehingga aktivitas masyarakat tetap lancar.
Syahbana meminta pengadaan alat berat itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu perlu dievaluasi sebelum pemerintah daerah membeli lebih banyak lagi ekskavator multifungsi tersebut.
Dia mengingatkan perlunya regulasi yang jelas sebagai pedoman pemandangan alat berat tersebut. Tujuannya agar alat berat itu benar-benar bisa dimanfaatkan dan bermanfaat besar bagi masyarakat, serta pertanggungjawabannya juga bisa dilakukan dengan baik.
“Ini tinggal eksekusi atau pelaksanaan di lapangannya saja yang harus benar-benar tepat dan efektif. Jangan sampai malah mubazir. Kalau program ini berjalan, saya yakin akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” demikian Syahbana. (ANT/MN-3)
