MASAPNEWS – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rinie berharap Kementerian Perhubungan memprioritaskan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah ini.
“Kita tentu sangat senang karena saat pertemuan dengan Pak Bupati di kantor Kemenhub, Pak Menteri Perhubungan berjanji membantu perpanjangan landasan bandara kita. Kita berharap ini bisa segera terealisasi,” kata Rinie di Sampit, Jumat.
Saat ini panjang landasan pacu atau “run way” bandara ini sepanjang 2.040 meter dengan lebar 30 meter. Perpanjangan landasan pacu diharapkan bisa dilakukan menjadi 2.500 meter sehingga bandara ini bisa didarati pesawat berbadan lebar.
Bandara Haji Asan Sampit diharapkan bisa didarati pesawat jenis Boeing 737-800NG berkapasitas 189 tempat duduk, bahkan jenis Boeing 737-900ER berkapasitas 195 hingga 215 penumpang.
Pengembangan dan peningkatan Bandara Haji Asan Sampit merupakan kebutuhan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi udara. Keberadaan bandara turut menunjung aktivitas perekonomian masyarakat.
Saat ini frekuensi penerbangan masih terbatas padahal kebutuhan masyarakat terhadap transportasi udara cukup tinggi. Warga akhirnya memilih bepergian melalui bandara di daerah lain seperti Palangka Raya dan Kotawaringin Barat.
“Kalau bisa didarati pesawat berbadan lebar maka kita harapkan harga tiket bisa lebih murah, seperti di Palangka Raya sehingga ini akan sangat membantu aktivitas perekonomian di daerah ini,” harap Rinie.
Bupati Halikinnor mengatakan, saat pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dirinya mengusulkan perpanjangan landasan pacu Bandara Haji Asan Sampit sepanjang 500 meter. Menteri Perhubungan menyatakan bersedia membantu, namun penambahan landasan pacu hanya sepanjang 200 meter.
“Pak Menteri sangat paham soal penerbangan. Kata beliau, landasan pacunya ditambah 200 meter saja maka bandara kita di Sampit ini sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar,” ujar Halikinnor.
Halikinnor berharap penambahan panjang landasan pacu itu bisa segera terlaksana. Apalagi, pemerintah daerah sudah menjelaskan bahwa status tanahnya sudah siap dan tidak ada permasalahan sehingga pembangunan bisa dilaksanakan. (ANT/MN-2)
