MASAPNEWS – Kantor Staf Presiden (KSP) meminta pemerintah daerah membentuk tata kelola yang akuntabel dan inklusif untuk menjamin kesetaraan akses dan partisipasi masyarakat secara luas.
“Melalui konferensi ini, saya berharap pemerintah daerah saling berbagi pengalaman terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka penghormatan terhadap keberagaman dan inklusi,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM di Jakarta, Rabu.
Moeldoko menjelaskan hingga kini berbagai persoalan terkait politik identitas berbasis etnis, agama, dan persekusi mengenai ketidakadilan gender masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia.
Dia mengajak para pemimpin daerah yang mengikuti konferensi tersebut dapat dengan aktif dan bijak menuntaskan berbagai persoalan hak asasi manusia (HAM) dalam kerangka kota yang terlibat dalam perlindungan HAM (“human right city”). Dengan begitu, masyarakat Indonesia tetap kokoh dan tangguh menghadapi berbagai dinamika sosial dan tantangan zaman.
Baca juga: Moeldoko: Presiden Jokowi sering kunjungi daerah temukan solusi
Baca juga: Moeldoko: Persoalan tata ruang hambat ekosistem investasi
Saat ini, kata Moeldoko, ketangguhan Indonesia sedang diuji dengan kondisi ekonomi dan geopolitik dunia yang tidak baik-baik saja. Kondisi itu, antara lain, timbulnya ancaman krisis pangan, krisis energi, hingga krisis keuangan global.
Untuk menghadapi itu, kata Moeldoko, dibutuhkan semangat gotong royong dalam keberagaman untuk menciptakan stabilitas di masyarakat.
“Pemerintah daerah harus berkontribusi dalam menciptakan situasi yang kondusif sehingga kita bisa fokus pada antisipasi dampak krisis dunia, dan tidak ada masyarakat yang jatuh ke jurang kemiskinan,” kata Moeldoko.
Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 digelar Komnas HAM bersama Kantor Staf Presiden dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada 19 – 20 Oktober 2022.
Konferensi yang mengusung tema “Memperkokoh Keberagaman dan Inklusi, Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis” ini diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah daerah dalam pengarusutamaan nilai-nilai HAM. (ANT/MN-2)
