MASAPNEWS – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Juliansyah menyoroti tidak meratanya bantuan untuk korban banjir, khususnya di kawasan pelosok.
“Banyak yang menyampaikan informasi, ada yang dapat dan ada yang tidak, padahal mereka sama-sama korban banjir dan perlu bantuan. Sistem penyaluran bantuan ini harus diperbaiki. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Juliansyah di Sampit, Selasa.
Hal ini menjadi perhatian wakil rakyat dari daerah pemilihan 5 wilayah utara yang meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai ini lantaran sebagian besar banjir terjadi di daerah pemilihannya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur, banjir masih melanda di 20 desa yang tersebar di lima kecamatan yakni Tualan Hulu, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Parenggean dan Kota Besi.
Banjir menyebabkan dampak terhadap 1.793 kepala keluarga, 6.804 jiwa, 1.295 rumah, 12 rumah ibadah, delapan sekolah dan tiga fasilitas kesehatan. Saat ini banjir berangsur surut namun warga tetap waspada karena banjir bisa kembali naik jika curah hujan meningkat.
Seperti di Dusun Tandang Desa Barunang Miri Kecamatan Parenggean, kata Juliansyah, banjir masih cukup dalam. Beberapa desa lainnya juga perlu perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, banjir membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas sehingga sebagian besar dari mereka membutuhkan bantuan, khususnya bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tidak bisa bekerja akibat banjir.
Pemerintah daerah dituntut mempunyai mekanisme dan koordinasi yang baik dalam menyalurkan bantuan. Tujuannya agar penyaluran merata sehingga tidak ada korban banjir yang terlewatkan dalam pemberian bantuan.
“Para camat, lurah dan kepala desa mempunyai peran penting dalam memastikan pemerataan bantuan untuk korban banjir. Mereka yang tahu dan mendata para korban banjir agar bisa diberikan bantuan,” ujar Juliansyah.
Politisi Partai Gerindra mewanti-wanti jangan sampai penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah daerah, perusahaan maupun organisasi sosial tidak hanya tertumpuk di kecamatan atau desa tertentu. Semua korban banjir berhak dan wajib mendapat bantuan karena mereka sangat membutuhkan.
“Banjir merupakan musibah tahunan yang harus selalu diwaspadai. Justru itu pula, seharusnya antisipasi dan penanggulangan banjir oleh pemerintah daerah seharusnya semakin baik, salah satunya dalam pemerataan penyaluran bantuan,” demikian Juliansyah. (ANT/MN-3)
