MASAPNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) diminta untuk mengantisipasi tingkat kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang berinvestasi di wilayah setempat.
Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Gumas Untung Jaya Bangas saat di konfirmasi melalui telepon seluler, Rabu, (5/10/2022).
“Saya ingin Pemkab Gumas segera melakukan langkah antisipasi kebocoran PAD ini,” ujar Untung.
Menurutnya, masih banyaknya para PBS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gumas menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Umum (RSU) yang berada di luar Gumas, sehingga PAD RSUD Kuala Kurun pasti berkurang. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah kabupaten dapat merangkul semua PBS.
Misalkan, ketika perusahaan tersebut mengirimkan 50 orang karyawan, dikalikan Rp500 ribu per orang sekali Medical Check Up (MCU) tiap enam bulan sekali, berapa ratusan juta rupiah RSUD ini bisa menambah PAD per tahunnya?
Itupun hanya satu perusahaan saja kalau sekali MCU, belum lagi pendapatan lain ketika karyawan mereka ada yang sakit, sehingga pemasukan untuk RSUD Kuala Kurun bisa miliaran rupiah per tahunnya.
Dari kondisi ini, Pemkab harus bisa menjalin kerjasama dengan semua PBS di Gumas, namun fasilitas dan tenaga medis harus memadai. Kalau PAD terus meningkat, tentunya RSUD Kuala Kurun bisa membangun fasilitas apa saja.
“Bagi masyarakat Gumas tidak perlu lagi ke RS daerah lain, jika memang tidak perlu harus dirujuk. Kami akan mendorong Pemkab untuk membenahi semua fasilitas, sehingga bisa membangun kerjasama dengan PBS dalam melakukan MCU,” demikian Untung. (HY/MN-2)
