MASAPNEWS – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati menekankan pentingnya kebersihan destinasi wisata untuk menciptakan pariwisata berkualitas di Indonesia.
Saat menghadiri Aksi Bersih Sampah Laut di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Bali, Minggu, Ni Luh mengatakan kegiatan ini selaras dengan program quick win Kemenpar, yaitu gerakan wisata bersih guna membentuk ekosistem serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan destinasi wisata.
“Salah satu hal yang membuat orang datang ke satu destinasi adalah kebersihan lingkungan dan fasilitas pendukung seperti toilet. Jadi kebersihan itu menjadi komponen yang sangat penting untuk daya saing dan daya tarik wisata,” kata Ni Luh.
Perempuan yang akrab disapa Ni Luh Puspa tersebut menuturkan, program yang dilaksanakan di lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) serta Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali ini juga bertujuan meningkatkan kualitas dari indeks kinerja pengembangan pariwisata Indonesia (Travel Tourism Development Index/TTDI) versi World Economic Forum (WEF).
Sebab, meskipun pada 2024 Indonesia berhasil naik dari peringkat 32 ke 22, namun penilaian di kategori health dan hygiene Indonesia masih terbilang rendah.
“Kita memang harus terus meningkatkan kualitas dari daya tarik wisata kita, karena pariwisata ke depan kita sudah bicara dua hal, yaitu quality tourism dan sustainable tourism,” katanya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut ini.
“Ini adalah bukti keseriusan kita untuk menangani masalah sampah laut,” kata Hanif.
Dalam kegiatan ini, Wamenpar Ni Luh didampingi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto; Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Kemenpar, Florida Pardosi; dan Direktur Poltekpar Bali, Ida Bagus Putu Puja.
Turut hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali, masyarakat setempat, serta sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. (ANT/MN-2)
