MASAPNEWS – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah memberi perhatian serius terhadap aspek keberlanjutan lingkungan hidup khususnya jelang pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat permanen.
Dengan demikian diharap pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya memberi manfaat sosial dan ekonomi, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar, kata Sekretaris Daerah Gunung Mas (Gumas) Richard dalam sambutan tertulisnya yang dibaca Asisten I Lurand, saat membuka konsultasi publik penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan Sekolah Rakyat di Kuala Kurun, Rabu.
“Di Gumas saat ini telah dibuka Sekolah Rakyat rintisan yang berlokasi Kota Kuala Kurun. Pada tahun 2025 ini juga akan segera dibangun Sekolah Rakyat permanen berlokasi di Desa Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun,” terangnya.
Supaya pembangunan Sekolah Rakyat permanen memberi manfaat secara sosial dan ekonomi, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar, maka Pemkab Gumas mengadakan forum konsultasi publik penyusunan Amdal ini.
Forum ini memberi ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen Amdal Sekolah Rakyat Gumas, menampung saran ataupun pendapat.
Selain itu juga untuk mengakomodir kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pembangunan, serta menjamin prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
“Dalam penyusunan Amdal Sekolah Rakyat permanen ini Pemkab Gumas juga menggandeng lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Palangka Raya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Gumas Jhonson Ahmad menyampaikan saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan dengan peserta didik berjumlah 100 orang. Sekolah Rakyat permanen diperkirakan menampung hingga 900 peserta didik.
Dalam penyusunan Amdal ini juga dilibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kecamatan Kurun, serta pemerintah desa di wilayah pembangunan Sekolah Rakyat permanen dan sekitarnya.
“Kami juga mengundang Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Mantir Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dari Desa Tumbang Tambirah, Desa Penda Pilang, dan Desa Tumbang Manyangan,” demikian Jhonson Ahmad. (ist)
