MASAPNEWS – Fraksi Partai Demokrat DPRD Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah menyoroti rancangan APBD kabupaten tahun anggaran 2026 yang mengalami penurunan sekitar Rp250 miliar, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, jika dibandingkan 2025.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Cici Susilawati saat dihubungi dari Kuala Kurun, Rabu, 19 November 2025, menekankan pentingnya efisiensi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadapi tahun anggaran 2026.
“Efisiensi dan sinergi antar OPD harus ditingkatkan, untuk menghindari tumpang tindih program,” sambungnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan II meliputi Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya ini menjelaskan, efisiensi dan sinergi juga demi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.
Selain itu, tuturnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD Gumas juga mendorong perencanaan dan penyesuaian program yang matang, agar tidak terjadi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun.
Lebih lanjut, pandangan Fraksi Demokrat terhadap Rancangan APBD Gumas 2026 adalah mendorong pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Tentunya dengan menekankan pada efisiensi anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan fokus pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” terangnya.
Terpisah, Bupati Gumas Jaya S Monong melalui Sekretaris Daerah Richard menyampaikan terima kasih sekaligus menyatakan sepakat dan setuju, terhadap pandangan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat.
Pandangan yang dimaksud yakni terkait pentingnya efisiensi dan sinergi antarOPD, guna untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.
“Kami juga sepakat dan setuju terkait perencanaan dan penyesuaian program yang matang, agar tidak terjadi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun,” demikian Richard.
Adapun penjelasan rancangan peraturan daerah APBD Gumas 2026, untuk pendapatan daerah sekitar Rp1,085 triliun, dan belanja berjumlah sekitar Rp1,128 triliun.
Untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sekitar Rp42,294 miliar, dan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan, sehingga terdapat pembiayaan netto sekitar Rp42,294 miliar. (IST)
