MASAPNEWS – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Dadang Siswanto menyoroti keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di RSUD dr Murjani Sampit yang cukup lama.
“Saya baru saja komunikasi ke pejabat di RS Murjani dan mereka mengakui bahwa pembayaran TPP 2022 ini baru sampai Februari. Tapi mereka menyatakan anggarannya sudah dialokasikan dan diupayakan segera dibayarkan semua utang TPP,” kata Dadang di Sampit, Kamis.
Kabar keterlambatan pembayaran TPP datang dari beberapa instansi dengan tunggakan bervariasi. Namun Dadang sengaja khusus menyoroti keterlambatan pembayaran TPP di RSUD dr Murjani karena instansi ini merupakan mitra kerja Komisi III.
Keterlambatan pembayaran TPP di rumah sakit ini mulai dikeluhkan pegawai setempat. Untuk 2022, pembayaran baru dicairkan hingga Februari lalu sehingga wajar dipertanyakan pegawai karena keterlambatan sudah memasuki bulan ke delapan.
Ini bukan pertama kali terjadi. Beberapa tahun lalu masalah serupa juga terjadi hingga menimbulkan reaksi pegawai di rumah sakit itu lantaran merasa hak mereka tidak dipenuhi.
Kejadian yang sering berulang ini menjadi perhatian DPRD. Perlu evaluasi dan perbaikan oleh manajemen RSUD dr Murjani agar tidak hak pegawai tidak sering terlambat.
Rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini seharusnya lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, termasuk dalam memenuhi hak pegawai berupa TPP dan tunjangan lainnya.
Jika ada kendala, seharusnya segera dicarikan solusinya sehingga tidak sampai menunggak berbulan-bulan. Jika ini akibat ketidakmampuan sumber daya manusianya, maka manajemen harus mencari orang yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik sehingga tidak sampai berimbas pada tertundanya pemenuhan hak pegawai lainnya.
“Sekali lagi, ini soal hak kawan-kawan kita tenaga kesehatan setempat. Hak Ini juga pasti akan berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan sehingga ketika kita menuntut pelayanan yang lebih baik kepada rumah sakit, maka hak kawan-kawan tenaga kesehatan harus disalurkan agar semuanya itu bisa berimbang,” tegas Dadang. (ANT/MN-3)
