MASAPNEWS – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah akan memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Sekretaris Satpol PP Gumas Murie di Kuala Kurun, Rabu mengatakan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sudah ditetapkan pada 16 September 2020.
“Perbup Nomor 33 tahun 2020 saat ini sedang gencar disosialisasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan selama 30 hari, setelah diberlakukannya perbup tersebut,” ucap Murie menjelaskan.
Perbup tadi mengatur perorangan, pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, agar melakukan 4M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal satu meter, dan menghindari kerumunan.
Artinya, untuk perorangan melakukan 4M saat beraktivitas di luar rumah, sedangkan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.
“Bagi perorangan yang melanggar perbup tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, dan denda administratif Rp100 ribu,” beber Murie.
Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar akan dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis, denda administratif Rp250 ribu, penghentian sementara operasional usaha selama tujuh hari, dan pencabutan izin usaha jika tidak mematuhi protokol kesehatan.
Sosialisasi perbub dilakukan langsung kepada masyarakat, pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Nantinya juga akan ada pertemuan-pertemuan, pemasangan spanduk, dan beberapa lainnya.
Disamping sosialisasi, upaya lainnya adalah penertiban di Pasar Baru, Pasar Lama, dan Taman Kota Kuala Kurun. Ada juga penertiban patroli rutin, yang dilakukan bersama-sama TNI dan Polri.
Setelah sosialisasi selesai dilakukan, sambung dia, maka akan dilakukan penegakan dalam hal ini penindakan, dimana sanksi administrasi denda sudah mulai diterapkan, bahkan sanksi berupa penutupan tempat usaha.
“Tujuan perbup ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan, agar masyarakat tidak melanggar protokol kesehatan. Begitu juga dengan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,” jelas Murie. (ANT/MN-3)
