MASAPNEWS – Ketua Bidang Pemulihan Ekonomi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kabupaten Pulang Pisau Elieser Jaya mengungkapkan, program pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 mulai dilaksanakan pemerintah setempat.
“Berbagai program untuk mendorong pemulihan ekonomi melekat di delapan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dengan alokasi anggaran dari hibah Biaya Tidak Terduga (BTT) mencapai Rp8,4 miliar yang saat ini diantara program itu sudah mulai berjalan,” kata Elieser, Rabu.
Elieser menyebutkan, masing-masing dari delapan SOPD memiliki program yang bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
Selaku ketua dalam bidang pemulihan ekonomi, dirinya meminta delapan SOPD cepat melaksanakan program yang didasari SK Bupati Pulang Pisau Nomor 383 Tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi bencana pandemi COVID-19 sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Delapan SOPD ini, terang Elieser, meliputi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM melalui penguatan modal bagi pelaku usaha mikro kepada 2.000 pelaku usaha yang sebelumnya sudah terverifikasi.
Pelaku usaha mendapatkan bantuan dengan besaran Rp1,5 Jljuta dengan alokasi anggaran keseluruhan mencapai Rp3,3 miliar. Program pemulihan ekonomi pada Dinas Perikanan (Diskan) dianggarkan sebesar Rp 499,9 juta melalui program pengembangan budidaya ikan dan pengembangan penangkapan ikan.
Dinas Pertanian melalui program penyediaan sarana produksi pertanian dan dukungan biaya operasional dianggarkan sebesar Rp1 miliar.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dialokasikan anggaran sebesar Rp339,2 juta untuk program penguatan kewirausahaan, pelatihan keterampilan tata boga dan sablon.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dianggarkan sebesar Rp550 Juta melalui program penguatan Pokdarwis dalam pengembangan destinasi wisata dan subsidi aktivitas sanggar seni dan budaya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui program padat karya dialokasikan anggaran sebesar Rp1,190 miliar yang dititikberatkan kepada pembangunan infrastruktur. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) diberikan anggaran sebesar Rp1,23 miliar untuk program padat karya tunai di Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Maliku, Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Sebangau Kuala.
“Terakhir Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) dialokasikan anggaran sebesar Rp280 juta untuk program pemulihan ekonomi melalui pemberian bantuan dana usaha kelompok masyarakat desa,” demikian Elieser. (ANT/MN-3)
