MASAPNEWS – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Bima Santoso mendorong pemerintah kabupaten setempat menyegerakan belanja APBD, khususnya belanja modal.
“Ini bukan sekadar supaya serapan anggaran tinggi, tetapi juga supaya mampu menggerakkan ekonomi daerah. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di daerah ini,” kata Bima di Sampit, Senin.
Menurutnya, sebagian anggaran daerah memang difokuskan untuk penanganan COVID-19 namun anggaran lainnya masih ada untuk berbagai kegiatan, termasuk belanja modal.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini meminta pemerintah kabupaten menyegerakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan, khususnya belanja modal sehingga serapan anggaran dan realisasi kegiatan bisa maksimal.
Belanja modal akan membawa dampak luas karena terjadi perputaran uang di masyarakat sehingga perekonomian juga meningkat. Untuk itu proses belanja APBD harus disegerakan karena ini sejalan dengan upaya pemerintah melakukan pemilih ekonomi.
Anjuran ini, kata Bima, juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo pada pekan lalu. Presiden menyayangkan banyak pemerintah daerah yang belum menggunakan APBD padahal seharusnya disegerakan agar bisa menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.
Legislator yang merupakan anggota Komisi IV ini berharap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga menjalankan perintah presiden untuk menyegerakan belanja APBD. Perputaran uang tersebut diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi dan memulihkan kembali tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Ini sudah merupakan perintah presiden supaya belanja APBD itu disegerakan. Harus dilaksanakan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah mau maju kalau uangnya diparkir dan menumpuk di bank,” ujar Bima.
Pemerintah daerah diharapkan terus berupaya maksimal menanggulangi pandemi COVID-19. Upaya pemulihan ekonomi juga harus terus dilakukan, salah satunya mendorong melalui kegiatan-kegiatan yang didanai pemerintah melalui belanja modal dalam APBD.
Aspirasi masyarakat harus direspons dengan baik, khususnya berkaitan dengan kegiatan yang berdampak terhadap ekonomi kerakyatan. Anggaran daerah harus digunakan secara transparan dan tepat sasaran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. (ANT/MN-3)
