MASAPNEWS – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rinie mengaku sangat mendukung pengelolaan program “corporate social responsibility” (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu pembangunan daerah.
“Potensinya sangat besar karena Kotawaringin Timur memiliki sangat banyak perusahaan besar swasta. Tidak hanya perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga pertambangan, kehutanan, perdagangan, perhotelan, perbankan, jasa konstruksi dan lainnya,” kata Rinie di Sampit, Selasa.
Hal ini menanggapi rencana Bupati Halikinnor membentuk perangkat daerah atau lembaga untuk mengelola program CSR. Tujuannya agar program CSR oleh perusahaan lebih terarah dan sejalan dengan program pembangunan oleh pemerintah daerah sehingga akan lebih efektif serta tepat sasaran.
Rinie menegaskan, aturan dengan tegas mewajibkan setia perusahaan melaksanakan program CSR dengan menyisihkan keuntungan mereka untuk membantu masyarakat dan pembangunan daerah. Potensi program CSR sangat besar jika diarahkan dan disinergikan dengan program pembangunan daerah yang sudah direncanakan.
Khusus perusahaan perkebunan kelapa sawit saja, saat ini terdapat 58 perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotawaringin Timur. Jumlah itu ditambah perusahaan di bidang lainnya yang tidak kalah banyak.
DPRD mendukung program CSR dikelola dan sinergikan oleh pemerintah daerah. Selama ini program CSR tidak terarah dan berjalan sendiri-sendiri sehingga dinilai kurang optimal dalam membantu percepatan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Jika program CSR disinergikan, maka pemerintah daerah bisa mengarahkan perusahaan merealisasikan program CSR dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat dan sudah direncanakan oleh pemerintah daerah.
Sinergitas ini juga untuk mencegah adanya tumpang tindih antara program pembangunan melalui CSR dengan pemerintah daerah. Dengan begitu pembangunan bisa tepat sasaran dan lebih efektif.
“Jika program CSR sudah disinergikan maka percepatan pembangunan bisa berlangsung cepat. Ini juga akan mengurangi beban APBD dalam percepatan dan pemerataan pembangunan hingga ke kawasan pelosok,” demikian Rinie. (ANT/MN-3)
