MASAPNEWS – Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi menilai perlindungan dan pembinaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan tugas yang paling berat bagi seorang diplomat.
“Bagian yang paling berat dari tugas diplomat di luar negeri itu adalah perlindungan dan pembinaan warga,” kata Heri dalam sambutannya saat membuka layanan administrasi kependudukan bagi WNI di Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), Senin.
Dia menyebutkan saat ini jumlah WNI di Jepang masih terbilang sedikit dibandingkan dengan di Malaysia dan Arab Saudi yang mencapai jutaan orang.
“Kita bisa bayangkan negara-negara di mana penduduk kita jumlahnya jutaan, seperti di Malaysia, Singapura dan Arab Saudi, tentu saja tugas perlindungan warga butuh dukungan dari Kemendagri,” katanya.
Terlebih lagi, kata dia, data untuk daftar pemilih tetap (DPT) yang akan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang Pemilu 2024.
“Menjadi sangat penting apalagi nanti menjelang Pemilu. Ini cara kita juga (untuk) memberikan jaminan terhadap hak-hak warga, termasuk hak politik,” katanya.
Heri menyambut baik upaya pencatatan kependudukan Kemendagri bagi WNI yang berada di luar negeri, termasuk Jepang.
“Saya berharap pencatatan warga kita lebih bagus. Ke depannya, perlindungan warga bisa menyeluruh dan komprehensif tidak hanya dari aspek konsuler dan administratif, tetapi juga layanan-layanan lain,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arief Fakrullah mengatakan layanan administrasi kependudukan sudah dilakukan di berbagai negara melalui berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan 128 kedutaan.
“Ditargetkan, seluruh perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Saat ini sudah beroperasi di 37 perwakilan. Kalau tahun ini kita sudah ke Eropa, Amerika, Qatar, Jeddah dan di Jepang,” katanya.
Zudan mengatakan kendala yang dihadapi dalam pencatatan sipil di luar negeri, yakni kurangnya informasi sehingga banyak WNI yang belum tahu tentang adanya layanan tersebut.
Selain itu, jarak tempuh yang jauh serta alat yang belum memadai di masing-masing perwakilan atau kedutaan juga menjadi kendala, katanya.
“Saya berharap semua WNI proaktif mengurus identitas kependudukannya dan negara bisa memberikan apa yang menjadi harapan masyarakat,” ujarnya. (ANT/MN-2)
