MASAPNEWS – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus mematangkan persiapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada modernisasi tata kelola keuangan daerah.
Bupati Gunung Mas, Jaya S. Monong, menyampaikan bahwa perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan akan berjalan lebih efisien, aman, dan transparan melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
“Selain itu, pada tahun 2026 nanti, Pemkab Gunung Mas akan mulai memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam penatausahaan anggaran. Ini menjadi langkah strategis untuk modernisasi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi transaksi,” ungkap Bupati Jaya saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin, 24 November 2025.
KKPD memungkinkan pembayaran non-tunai untuk seluruh belanja APBD, mengurangi penggunaan uang tunai, serta meminimalkan potensi fraud dan idle cash atau kas menganggur. Pemerintah daerah juga merencanakan pendampingan khusus pada awal tahun 2026 terkait penggunaan KKPD, agar seluruh perangkat daerah dapat memahami dan memanfaatkan sistem ini secara optimal.
Bupati Jaya menegaskan, inovasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Gunung Mas untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan, sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas di setiap level pemerintahan daerah. (gcm/mn-3)
