KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyatakan menghadapi penurunan Dana Desa sebesar 54,09 persen pada 2027, dari Rp78,944 miliar menjadi Rp36,239 miliar yang akan dibagi untuk 114 desa di kabupaten tersebut.
Hal itu disampaikan Bupati Jaya Samaya Monong melalui naskah jawaban yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Gunung Mas, Selasa (17/11/2026), menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi.
Isu menurunnya Dana Desa sebelumnya disinggung Fraksi Golkar, yang memahami tantangan fiskal 2027 akibat menurunnya pendapatan transfer pemerintah pusat, khususnya alokasi Dana Desa, dan meminta pemerintah daerah disiplin melakukan efisiensi belanja nonprioritas.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2027, agar pengelolaan dana yang menyusut tetap tepat sasaran dan tidak mengganggu pelayanan.
Pendampingan itu mengutamakan pelayanan dasar, penanganan stunting, dan ketahanan pangan sebagai prioritas penggunaan dana desa, sehingga kebutuhan paling mendesak masyarakat tetap terpenuhi meskipun anggaran yang diterima setiap desa berkurang cukup besar.
Pemerintah daerah juga mendorong semangat gotong royong serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai sumber pendukung kegiatan pembangunan di desa-desa yang terdampak pemotongan Dana Desa tersebut.
Bupati menyebut langkah-langkah itu bertujuan menjaga kelancaran pemerintahan desa, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan desa dalam rangka mendukung Program Tambun Bungai yang menjadi program prioritas pemerintah daerah.
Dalam penjelasan lain, Bupati mengingatkan bahwa pada 2025 dan 2026 pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas presiden, yang bagi Gunung Mas berdampak pada penurunan TKD yang signifikan.
Dampak lain yang disebut Bupati adalah penundaan penyaluran dana bagi hasil minerba, sehingga cukup banyak usulan pokok pikiran anggota DPRD belum dapat terakomodasi dalam anggaran daerah pada tahun-tahun tersebut.
Fraksi Perindo juga mencatat dana transfer pusat turun Rp48,774 miliar dan meminta agar setiap rupiah APBD 2027 benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, penguatan ekonomi lokal, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
Perindo secara khusus meminta kepastian agar operasional pemerintahan desa dan insentif kelembagaan adat tetap terlindungi di tengah turunnya Dana Desa, dan pemerintah daerah menjawabnya melalui pendampingan penyusunan perencanaan dan anggaran desa.
Raperda APBD 2027 akan dibahas bersama DPRD pada rapat-rapat berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga pemerintah desa dapat segera menyesuaikan perencanaan anggaran mereka.







