KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyatakan dapat menerima dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD untuk dibahas lebih lanjut bersama legislatif.
Sikap tersebut disampaikan Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong dalam pidato Pandangan Umum Pemerintah Daerah tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Richard, pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Gunung Mas, Senin (16/11/2026).
Dua Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Pendirian, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, serta Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Kayu. Keduanya merupakan usul inisiatif DPRD yang sebelumnya disampaikan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan penyambutan dan apresiasi atas inisiatif DPRD, khususnya Bapemperda, dalam menyusun kedua Raperda tersebut. “Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada prinsipnya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD,” demikian inti pandangan yang disampaikan di hadapan para anggota dewan.
Pemerintah daerah juga menekankan sejumlah prinsip yang harus dijaga dalam pembahasan. Regulasi yang dibentuk diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan ekonomi masyarakat. Pemda tidak ingin aturan yang lahir justru mempersulit pelaku usaha kecil, namun di sisi lain juga tidak boleh menghambat investasi yang membawa manfaat bagi daerah.
Adapun prinsip yang harus dikedepankan, menurut Pemda, meliputi persaingan usaha yang sehat, perlindungan pedagang kecil, kemudahan berusaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pemkab menyampaikan beberapa catatan untuk penyempurnaan kedua Raperda. Catatan itu mencakup kejelasan pengaturan, pembinaan dan pengawasan, pembagian kewenangan, serta peran perangkat daerah. Pemda berharap catatan tersebut dapat dibahas bersama DPRD dalam rapat-rapat pembahasan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Kami berharap melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat dihasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, implementatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Gunung Mas,” ujarnya.
Dengan diterimanya kedua Raperda ini, proses legislasi akan berlanjut ke tahap pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. (IST)







