KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mendukung pembahasan Raperda tentang Pendirian, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, namun meminta sejumlah hal diperhatikan dalam penyempurnaannya.
Hal itu disampaikan Bupati Jaya Samaya Monong dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Richard pada Rapat Paripurna DPRD Gunung Mas, Senin (16/11/2026).
Pemda memandang pasar rakyat dan toko swalayan sama-sama berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, perkembangan toko swalayan dinilai perlu diatur secara proporsional agar tidak memunculkan persaingan usaha yang tidak seimbang dan mengancam keberlangsungan pedagang kecil, pelaku UMKM, serta pasar rakyat.
Ada enam catatan yang disampaikan. Pertama, perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat. Pengaturan diharapkan tidak berhenti pada pendirian dan penataan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pengelolaan, kebersihan, sanitasi, keamanan, kenyamanan, fasilitas perdagangan, dan kepastian tempat usaha bagi pedagang.
Kedua, pengaturan lokasi dan pendirian toko swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kepadatan penduduk, daya dukung wilayah, keberadaan pasar rakyat, serta tata ruang daerah. Dengan begitu, toko swalayan tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan dan pelayanan perdagangan lebih merata.
Ketiga, kemitraan dengan UMKM dan produk lokal. Toko swalayan didorong membuka ruang bagi produk UMKM Gunung Mas melalui jaringan perdagangan modern, sehingga tidak sekadar memasarkan produk dari luar daerah.
Keempat, pengawasan dan pembinaan. Raperda perlu mengatur jelas mekanisme pembinaan, pengawasan, kewajiban pelaku usaha, dan sanksi administratif sesuai kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
Kelima, penyesuaian dengan kondisi geografis. Wilayah Gunung Mas yang luas dengan tingkat perkembangan ekonomi berbeda antarkecamatan membuat pendekatan seragam dinilai kurang tepat. Kebutuhan masyarakat, aksesibilitas, jumlah penduduk, dan perkembangan pusat ekonomi tiap kecamatan perlu dipertimbangkan.
Keenam, keseimbangan antara investasi dan perlindungan ekonomi masyarakat. “Jangan sampai regulasi yang dibentuk justru mempersulit pelaku usaha kecil, tetapi pada saat yang sama jangan pula menghambat investasi yang memberi manfaat bagi daerah,” demikian penekanan Pemda.
Pemda menegaskan prinsip yang harus dikedepankan: persaingan usaha yang sehat, perlindungan pedagang kecil, kemudahan berusaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemda berharap catatan tersebut dapat dibahas bersama DPRD pada rapat-rapat berikutnya. (IST)







