MASAPNEWS – Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dipersiapkan untuk memperkuat program-program yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.
“Tim yang fokus membahas program-program kerakyatan tersebut pun bakal dibentuk agar hasilnya dapat menjadi lebih optimal,” kata Ampera di Tamiang Layang, Jumat.
Untuk memperkuat program ekonomi kerakyatan tersebut, Pemkab Bartim membentuk lima satuan organisasi perangkat daerah yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Dana anggaran untuk ekonomi kerakyatan melekat pada tiap program yang ada dalam rencana kerja SOPD, sehingga dibentuk tim kembali yang bertugas khusus melakukan pengawalan dan pengawasan yang terdiri dari Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan Sekda Bartim akan diberikan amanah sebagai ketua tim program ekonomi kerakyatan.
Orang nomor satu di kabupaten berjulul Jari Janang Kalalawah itu memaparkan, tim yang terdiri dari sejumlah instansi pemerintah tidak bisa merealisasikan program sendiri, tetaapi berdasarkan koordinasi tim sehingga meminimalisir perbuatan menyimpang.
“Sekda akan menjadi ketua tim dan ada juga tim yang mengawalnya sehingga program ekonomi kerakyatan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan semua pihak yang bermuara untuk mensejahterakan masyarakat Bartim,” kata Ampera.
Bupati Bartim itu mengatakan program akan melekat pada lima perangkat daerah yang dibentuk. Seperti Disnakertrans melaksanakan pelatihan kerja industri skala besar sebagai upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan warga. Tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia handal dan terampil untuk bisa bekerja. Dinas Perdagangan dan Koperasi lebih kepada penguatan usaha.
Dinas Pertanian melaksanakan program terobosan pendampingan kawasan produksi produktif tanaman. Sedangakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan kolaborasi pengembangan perekonomian di desa melalui dana desa.
“Kami akui bahwa menjalankan dan melaksanakan program ekonomi kerakyatan tidak seperti membangun sebuah infrastruktur, jika sudah selesai bisa dilihat secara faktual. Namun memerlukan waktu dan dukungan semua pihak serta adanya keinginan dari masyarakat,” demikian Ampera. (ANT/MN-3)
