MASAPNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Mas menandatangani perjanjian kerja sama tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN).
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong dan Kepala Kejari Gunung Mas Nugroho Wisnu Pujoyono di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Selasa (13/10/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Jaya Samaya Monong menyampaikan bahwa perjanjian ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak di bidang perdata dan tata usaha negara secara seimbang dan proporsional. Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah hukum yang dihadapi Pemkab Gunung Mas, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Ruang lingkup perjanjian meliputi tiga hal. Pertama, bantuan hukum, yakni Kejari bertindak sebagai kuasa hukum Pemkab berdasarkan surat kuasa khusus, baik melalui litigasi maupun nonlitigasi. Layanan ini juga mencakup perkara di Peradilan Tata Usaha Negara dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.
Kedua, pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit). Ketiga, tindakan hukum lain, yaitu layanan Kejari untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, termasuk sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator apabila terjadi sengketa atau perselisihan.
Menurut Bupati, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan membutuhkan perlindungan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
“Kiranya, tidak berlebihan apabila tugas, peran, dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dan mediasi yang komprehensif,” ujarnya.
Bupati menambahkan, kerja sama ini juga mendorong tindakan preventif untuk meminimalkan permasalahan hukum sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam mewujudkan good governance. Selain itu, perjanjian ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri, sekaligus menyamakan persepsi dan cara pandang dalam menyelesaikan masalah hukum. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kejari Gunung Mas atas kesediaannya menjalin kerja sama.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak berpegang pada falsafah Huma Betang, Belum Penyang Hinje Simpei, untuk “Berjuang Bersama” membangun Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera, dan mandiri. (ist)






