KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menilai Raperda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Kayu memiliki nilai strategis.
Penilaian itu disampaikan Bupati Jaya Samaya Monong dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Richard saat Rapat Paripurna DPRD Gunung Mas, Senin (16/11/2026), sekaligus disertai sejumlah catatan agar aturan tersebut tidak membuka celah penyalahgunaan.
Menurut Pemda, Gunung Mas memiliki potensi sumber daya kehutanan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan hasil samping atau limbah kayu. Selama ini limbah tersebut dinilai belum dimanfaatkan optimal.
Padahal, dengan pengolahan tepat, limbah kayu dapat menjadi kerajinan, furnitur, bahan bangunan, produk kreatif, hingga produk olahan lainnya. Pemanfaatannya juga berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil, serta mengurangi sisa material yang berpotensi menjadi beban lingkungan.
Catatan pertama menyangkut kejelasan pengertian dan ruang lingkup limbah kayu, termasuk sumber perolehan, jenis material, dan pihak yang boleh mengolahnya. Batasan ini penting agar tidak terjadi salah tafsir antara limbah kayu dengan kayu hasil penebangan atau pemanfaatan hasil hutan yang memerlukan perizinan tersendiri.
Kedua, aspek lingkungan dan legalitas. Pemanfaatan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran, keselamatan kerja, dan legalitas asal-usul kayu. “Raperda jangan sampai membuka celah bagi penggunaan kayu yang berasal dari kegiatan ilegal dengan dalih sebagai limbah kayu,” tegas Pemda. Pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, terutama soal kehutanan, perizinan, dan pengawasan hasil hutan, juga perlu diperhatikan.
Ketiga, pembagian peran perangkat daerah. Urusan pemberdayaan UMKM, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kehutanan harus dikoordinasikan terpadu, dengan perangkat daerah penanggung jawab yang dirumuskan jelas.
Pemda juga mendorong agar Raperda benar-benar meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, dengan melibatkan kelompok masyarakat, koperasi, UMKM, pengrajin, dan masyarakat desa melalui pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi permodalan, serta pengembangan pemasaran. Dukungan teknologi tepat guna, desain, dan standardisasi mutu dinilai perlu agar produk berdaya saing.
Terakhir, akses pasar. Masyarakat jangan sampai hanya mampu memproduksi tanpa bisa memasarkan, sehingga kerja sama dengan toko swalayan, pariwisata, koperasi, dan pemasaran digital perlu didorong untuk menjadikannya produk unggulan khas Gunung Mas. (IST)







