KUALA KURUN – Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia LP Umbing membacakan jawaban Bupati Jaya Samaya Monong atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-7, Selasa (17/11/2026).
Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 itu merupakan lanjutan dari penyampaian pandangan umum fraksi pendukung dewan, yang berlangsung sehari sebelumnya pada Rapat Paripurna ke-6, Senin (16/11/2026), di Kuala Kurun.
Keenam fraksi yang menyampaikan pandangan umum adalah Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Perindo, Nasdem, Demokrat, dan Fraksi Gerakan Nasional, masing-masing diwakili seorang juru bicara yang menyampaikan sikap fraksinya terhadap rancangan anggaran tersebut.
Dalam naskahnya, Bupati menilai pandangan umum fraksi menunjukkan besarnya dukungan terhadap Raperda APBD 2027 yang telah ia sampaikan pada Rapat Paripurna ke-5, dan seluruh fraksi dapat menerimanya untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya.
Raperda tersebut memuat target pendapatan daerah sebesar Rp1,069 triliun dan belanja daerah Rp1,054 triliun, dengan surplus anggaran sekitar Rp14,63 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto pada tahun anggaran 2027.
Jawaban pemerintah daerah menyentuh banyak persoalan konkret, mulai dari efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah, penanganan demam berdarah, perbaikan jalan kota, hingga pemilihan kepala desa serentak dan penurunan Dana Desa.
Atas saran Fraksi Golkar yang disampaikan Herbert Y. Asin, pemerintah daerah sepakat melakukan efisiensi belanja nonprioritas dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah demi menjaga kemandirian fiskal di tengah menurunnya dana transfer pemerintah pusat.
Kepada Fraksi PDI Perjuangan yang disuarakan Lelie, A.Md, pemerintah menjelaskan syarat fogging, sedangkan kepada Fraksi Perindo melalui Darwinson Concon, S.Pi, dijabarkan dukungan UMKM, perlindungan pekerja rentan, belanja modal, dan pembiayaan kreatif.
Fraksi Nasdem melalui Doni Saputra menyatakan dapat menerima postur APBD, dan pemerintah mengucapkan terima kasih. Fraksi Demokrat melalui Neni Yuliani, S.S.T.Pel., M.A.P, memperoleh jawaban soal transparansi infrastruktur, ketepatan sasaran belanja, dan pokok pikiran.
Fraksi Gerakan Nasional melalui Pdt. Rayaniatie Djangkan, M.Th, menerima jawaban atas enam saran: peningkatan PAD, lampu lalu lintas, penutupan sementara PBS yang belum sesuai regulasi, pemeliharaan jalan, mitigasi kerusakan infrastruktur, dan Pilkades serentak.
Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa menurunnya transfer ke daerah dan tertundanya dana bagi hasil minerba membuat sebagian usulan pokok pikiran anggota dewan belum dapat terakomodasi, namun pada 2027 pemerintah berupaya mengakomodasinya.
Bupati meminta apabila masih ada hal yang belum jelas atau belum terjawab, anggota dewan dapat membahasnya lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan bersama oleh eksekutif dan legislatif. (IST)







