KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menganggarkan Rp437.532.539 untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi pada tahun anggaran 2027, yang pelaksanaannya melalui Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi serta UKM.
Angka tersebut disampaikan Bupati Jaya Samaya Monong dalam jawaban yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Gunung Mas, Selasa (17/11/2026), menanggapi pandangan umum Fraksi Perindo.
Fraksi Perindo melalui juru bicara Darwinson Concon, S.Pi, menanyakan porsi dan skema konkret dukungan anggaran bagi UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal dalam Rancangan APBD Gunung Mas Tahun Anggaran 2027.
Pertanyaan itu berangkat dari prioritas pembangunan 2027 yang tertuang dalam pidato pengantar Bupati, yakni peningkatan hilirisasi potensi sumber daya alam unggulan dan menjaga daya beli masyarakat melalui kegiatan padat karya dan pasar penyeimbang.
Perindo mengingatkan bahwa ketergantungan daerah pada sektor pertambangan dan perkebunan rentan terhadap fluktuasi harga global, sehingga ekonomi kerakyatan perlu diperkuat agar tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor tersebut.
Fraksi itu mendorong agar hilirisasi tidak hanya menyentuh industri besar, tetapi juga menggerakkan ekonomi berbasis komoditas lokal seperti pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil hutan atau kayu, untuk menekan pengangguran terbuka.
Perindo menyebut target pengangguran terbuka sebesar 2,80 persen dan kemiskinan di angka 4,9 persen sebagai sasaran yang hendak dicapai melalui penguatan ekonomi kerakyatan dalam APBD 2027.
Dalam jawabannya, Bupati menyebut angka Rp437.532.539 sebagai anggaran dukungan bagi pelaku UMKM dan koperasi pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan KUKM, yang dituliskan dalam naskah sebagai empat ratus tiga puluh tujuh juta lebih.
Fraksi Perindo menyatakan siap dan setuju membahas Raperda APBD 2027 pada tahap rapat gabungan antara Badan Anggaran legislatif dan Tim Anggaran eksekutif, sesuai jadwal yang telah ditentukan pimpinan dewan.
Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi penurunan dana transfer pusat yang oleh Perindo dicatat sebesar Rp48,774 miliar, sehingga ruang fiskal untuk program ekonomi kerakyatan pada 2027 menjadi lebih terbatas.
Bupati meminta apabila masih ada hal yang belum jelas atau belum terjawab, anggota dewan dapat membahasnya pada rapat-rapat berikutnya, termasuk rincian dukungan bagi UMKM dan koperasi dalam APBD 2027.






