KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyatakan distribusi wilayah prioritas dari belanja modal sebesar Rp104,691 miliar pada APBD 2027 harus disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.
Penegasan itu disampaikan Bupati Jaya Samaya Monong dalam jawaban yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Gunung Mas, Selasa (17/11/2026), menanggapi pandangan umum Fraksi Perindo.
Fraksi Perindo melalui juru bicara Darwinson Concon, S.Pi, meminta penjelasan distribusi wilayah prioritas belanja modal agar pembangunan tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, tetapi merata di seluruh kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas.
Menurut Bupati, penyusunan prioritas harus memperhatikan tingkat kebutuhan infrastruktur, jumlah penduduk, kondisi geografis, serta kesenjangan pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas, selain prinsip pemerataan pembangunan yang menjadi perhatian Fraksi Perindo.
Pengalokasian belanja modal juga harus memperhatikan pemenuhan belanja wajib. Bupati menyebut belanja wajib pendidikan tahun 2027 sebesar 28,7 persen, sedangkan belanja infrastruktur pelayanan publik tercatat 24,58 persen dalam naskah jawabannya.
Perindo menyoroti bahwa ketimpangan akses jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, serta fasilitas sekolah dan puskesmas di kecamatan dan desa pedalaman masih menjadi keluhan utama masyarakat yang mereka dengar saat kegiatan reses.
Dalam pandangan umumnya, Perindo menanyakan pemenuhan belanja wajib pendidikan minimal 20 persen dan infrastruktur pelayanan publik 40 persen, sehingga angka yang disebut Bupati menjadi salah satu bahan yang perlu dicermati dalam pembahasan.
Bupati juga menjawab saran soal skema pembiayaan kreatif. Menurutnya, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU merupakan salah satu alternatif pembiayaan kreatif bagi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dan menyediakan pelayanan publik.
Skema KPBU melibatkan badan usaha swasta sebagai mitra pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan infrastruktur, sehingga tidak seluruh beban pembangunan harus ditanggung langsung oleh anggaran pemerintah daerah.
Namun Bupati mengingatkan bahwa skema pembiayaan tersebut memerlukan kajian secara matang, analisis kemampuan fiskal, serta persetujuan dari DPRD sebelum dapat dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Perindo sebelumnya mendukung penggalian skema KPBU, tetapi mengingatkan agar risiko fiskalnya dikaji matang, mengingat pada 2027 daerah masih memiliki kewajiban pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang daerah sebesar Rp19 miliar.
Raperda APBD 2027 memuat belanja modal Rp104,691 miliar dari total belanja daerah Rp1,054 triliun, dan rincian distribusinya akan dibahas bersama DPRD pada rapat-rapat berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan.






