KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah harus menggunakan anggaran secara efektif dan efisien, menyasar pemangkasan belanja yang tidak mendesak, kegiatan seremonial, dan pengadaan barang nonprioritas dalam APBD 2027.
Penegasan itu disampaikan Bupati Jaya Samaya Monong dalam jawaban yang dibacakan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Gunung Mas, Selasa (17/11/2026), menanggapi pandangan umum sejumlah fraksi.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Herbert Y. Asin mendorong pemerintah daerah benar-benar disiplin melakukan efisiensi belanja nonprioritas dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah demi menjaga kemandirian fiskal, dan Bupati menyatakan sepakat dengan pandangan itu.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar dengan anggaran yang terbatas, seluruh perangkat daerah menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin serta menyentuh kepentingan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
Bupati menyatakan sepakat bahwa dengan anggaran yang terbatas seluruh OPD diminta menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta mengutamakan kepentingan masyarakat, sejalan dengan kondisi menurunnya transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi Demokrat melalui Neni Yuliani meminta penajaman prioritas di setiap OPD agar benar-benar menyasar pemangkasan hal yang tidak mendesak, kegiatan seremonial, dan pengadaan barang nonprioritas, sebagai wujud komitmen efisiensi anggaran.
Bupati menyatakan sepakat dan setuju bahwa penajaman prioritas di setiap OPD harus benar-benar tepat sasaran, menyasar pemangkasan belanja yang tidak mendesak, kegiatan seremonial, serta pengadaan barang yang tidak termasuk prioritas.
Pemerintah daerah juga berkomitmen memenuhi belanja wajib atau mandatory spending serta program perlindungan sosial, mulai dari anggaran pendidikan 20 persen, jaminan kesehatan semesta, hingga jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakat dan perangkat desa.
Selain itu, pemerintah daerah menyatakan terus memenuhi infrastruktur pelayanan publik, sebagaimana disampaikan Fraksi Golkar yang mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi belanja wajib dan program perlindungan sosial tersebut.
Bupati menyatakan Pemerintah Daerah akan berupaya mencapai target makro pembangunan Tahun 2027 secara maksimal melalui pelaksanaan program yang terukur, tepat sasaran, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
Penekanan efisiensi itu muncul di tengah turunnya transfer dari pemerintah pusat. Fraksi Perindo mencatat penurunan dana transfer pusat sebesar Rp48,774 miliar, sedangkan Dana Desa Gunung Mas turun 54,09 persen pada 2027.
Efisiensi tersebut akan dibahas bersama DPRD dalam rapat-rapat pembahasan Raperda APBD 2027 pada tahap selanjutnya, dan Bupati meminta hal-hal yang belum terjawab dibahas sesuai jadwal yang telah ditentukan.






