MASAPNEWS – Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas menyatakan bahwa program kegiatan pembangunan untuk tahun 2021, sudah mulai disusun tiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah setempat.
“Fokus utamanya adalah program yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan,” kata Ampera di Tamiang Layang, Kamis.
Menurutnya, fokus perhatian daerah tersebut untuk menyukseskan pembangunan secara adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bartim. Program yang dibuat diharapkan selesai sebelum Nopember nanti.
Dia mengatakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah ditetapkan dan hendaknya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2021.
“Telah menyampaikan KUA – PPAS Tahun 2021 ke legislatif dan sekarang fokus menyusun program kegiatan pagu masing-masing perangkat daerah yang disesuaikan dengan SOTK baru,” kata Ampera.
Penyusunan program kerja tahun 2021 menggunakan sistem aplikasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri yang akan lebih terperinci, sehingga membutuhkan waktu.
Diharapkan tidak ada terkendala dalam penyusunan program kegiatan sehingga pada pekan kedua bulan Nopember sudah bisa masuk dalam Rancangan Peraturan daerah tentang APBD 2021.
“Kita mengharapkan penyusunan Raperda APBD 2021 rampung dan disepakati bersama legislatif sesuai jadwal yang akan ditentukan dalam Badan Musyawarah nantinya,” kata Ampera.
Orang nomor satu di Pemkab Bartim itu juga mengakui, pandemi COVID-19 berdampak pada anggaran daerah serta keterbatasan anggaran. Pada APBD 2021 diperkirakan masih tidak mencapai Rp1 triliun, sehingga ketajaman dalam fokus kegiatan lebih diperketat.
Dia mengatakan pendapatan memang mengalami penurunan, namun harapannya visi misi utama ekonomi kerakyatan terakomodasi agar tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Memang program ekonomi kerakyatan tidak seperti program lainnya yang mudah dilaksanakan dan hasilnya bisa dilihat secara kasat mata.
“Program ekonomi kerakyatan perlu waktu dan proses yang agak panjang. Kecepatan program ekonomi kerakyatan juga tergantung si penerima manfaat dari program tersebut,” demikian Ampera. (ANT/MN-3)
